Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) mendorong penguatan industri perfilman nasional melalui integrasi data sebagai fondasi penyusunan kebijakan yang lebih presisi dan peningkatan kepercayaan investor.
Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya mengatakan pemerintah tengah memperkuat tata kelola data industri perfilman agar lebih transparan, akurat, dan berkelanjutan, yang dinilai menjadi salah satu prasyarat untuk menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di sektor film.
Seorang wanita Iran memandang deretan kapal di Selat Hormuz dari kawasan Bandar Abbas, di selatan Iran pada 1 Juni 2026.
REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Amerika Serikat (AS) dan Inggris sedang bersiap menjadi tuan rumah konferensi internasional untuk membahas langkah-langkah yang dapat diterapkan guna menjamin keselamatan pelayaran melalui Selat Hormuz, demikian dilaporkan Axios, Jumat (24/7/2026) mengutip dua diplomat Eropa dan dua sumber lainnya. Konferensi yang diperkirakan akan digelar di London pada pekan depan itu akan berfokus pada pembentukan koalisi internasional yang bertujuan melindungi pelayaran komersial yang melintasi jalur perairan strategis tersebut, menurut laporan itu.
Kuasa hukum sebut Febrie Adriansyah ditahan di KPK 20 hari ke depan
Sabtu, 25 Juli 2026 09:23 WIB
Mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah (tengah) berjalan menuju mobil tahanan di Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (24/7/2026). ANTARA/Nadia Putri Rahmani
Bertemu Sri Sultan HB X, Menteri LH tegaskan pentingnya jaga lingkungan
Sabtu, 25 Juli 2026 09:18 WIB
Menteri Lingkungan Hidup (LH)/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Moh Jumhur bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X, di Kepatihan Yogyakarta, Jumat (24/7). ANTARA/HO-KLH
Jakarta, CNN Indonesia --
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengkritik sayembara menangkap begal oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi alias KDM.
Ia menyatakan, tugas itu merupakan tanggung jawab Gubernur dan Kapolda Jabar untuk menjaga keamanan dan ketertiban hukum dengan meminta masyarakat ikut terlibat dalam menindak aksi begal.
Wapres Gibran kembali tegaskan urgensi RUU Perampasan Aset
Sabtu, 25 Juli 2026 09:15 WIB
Tangkapan layar - Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menyampaikan kembali urgensi RUU Perampasan Aset melalui video yang diunggah di akun media sosial Instagram resminya. ANTARA/HO-Instagram/Aditya Ramadhan
Jakarta (ANTARA) - Kuasa hukum menyatakan eks Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah (FA) yang menjadi tersangka dugaan kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama 20 hari ke depan.
Ambon (ANTARA) - Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BKHIT) Maluku memperketat pengawasan lalu lintas unggas di pelabuhan dan bandar udara guna mencegah masuknya Avian Influenza (AI) atau flu burung ke wilayah Maluku.
Jakarta (ANTARA) -
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan integritas yang melekat pada setiap individu kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah instrumen utama dalam mencegah korupsi di lingkungan pemerintah daerah (pemda).
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons ketibaan mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah (FA) di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK yang tidak memakai rompi tahanan dengan mengatakan hal tersebut sudah dijelaskan Kejaksaan Agung (Kejagung).
