Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset tidak hanya mengatur aset hasil tindak pidana korupsi (tipikor), tetapi juga sejumlah kejahatan lainnya.
Menurut survei yang dilakukan Reform Institute, lembaga riset kebijakan yang merupakan sayap riset dari Partai Reformasi yang berhaluan konservatif, dan dipublikasikan pada 20 Agustus, hampir 60 persen responden mendukung perubahan undang-undang yang mewajibkan perempuan menjalani wajib militer. Hanya 34 persen yang menolak gagasan tersebut.
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi telah memeriksa anggota DPRD Kota Bengkulu Vinna Ledy Anggraheni sebanyak dua kali sebelum menyita dua aset milik legislator tersebut.
“Penyidik sebelumnya telah melakukan pemeriksaan terhadap VLA dalam kapasitas sebagai saksi. Pemeriksaan dilakukan pada 4 dan 10 Agustus 2026 di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Jakarta, Rabu.
Jakarta (ANTARA) - Mahasiswi Indonesia di Rusia Manik Kusuma Ningtias berharap kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam Eastern Economic Forum (EEF) ke-11 dapat membuka lebih banyak peluang kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Rusia.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy menyatakan dunia akan mengalami kesulitan jika green job (pekerjaan hijau) tidak segera dihasilkan.
“Kalau kita tidak hati-hati, tidak segera melahirkan green job lebih banyak, kita seluruh dunia akan mengalami kesulitan bersama,” ungkapnya dalam Indonesia’s Green Jobs Conference (IGJC) 2026 di Jakarta, Rabu.
Jakarta (ANTARA) - Kantor Berita ANTARA dan delegasi dari Provinsi Henan, China, menjajaki kerja sama media yang mencakup kerja sama jurnalis, konten budaya, transformasi digital, hingga pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) dalam produksi berita.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengatakan pengungsi gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang menjadi korban kekerasan seksual sudah didampingi oleh Kementerian PPPA dan pihak-pihak terkait.