Menurut survei yang dilakukan Reform Institute, lembaga riset kebijakan yang merupakan sayap riset dari Partai Reformasi yang berhaluan konservatif, dan dipublikasikan pada 20 Agustus, hampir 60 persen responden mendukung perubahan undang-undang yang mewajibkan perempuan menjalani wajib militer. Hanya 34 persen yang menolak gagasan tersebut.

Hampir 65 persen laki-laki mendukungnya. Angka itu meningkat menjadi 71,7 persen di kalangan laki-laki berusia 20-an dan 30-an. Sementara itu, 54,5 persen perempuan dari seluruh kelompok usia juga menyatakan dukungan.

Saat ini, seluruh laki-laki yang sehat secara fisik diwajibkan menjalani dinas militer sekurang-kurangnya 18 bulan dan hingga 21 bulan. Mereka juga dapat dipanggil kembali jika terjadi keadaan darurat nasional, seperti pecahnya perang di Semenanjung Korea yang masih tegang.

Namun, angka terbaru menunjukkan kekurangan personel yang telah memengaruhi angkatan bersenjata Korea Selatan.

Menurut Kementerian Pertahanan, sekitar 332.000 laki-laki memenuhi syarat menjalani wajib militer pada 2019. Jumlah itu turun menjadi 257.000 pada 2022 dan diperkirakan menyusut menjadi hanya 120.000 pada 2043.

Meski Hyobin Lee sangat mendukung kesetaraan di seluruh masyarakat Korea Selatan, dia khawatir mewajibkan perempuan menjalani masa dinas militer yang sama dengan laki-laki justru dapat berdampak negatif karena begitu banyak aspek lain dalam masyarakat masih tertinggal.

Tanggung Jawab Tradisional Perempuan Tetap Tak Berubah

"Perempuan di Korea Selatan masih memikul bagian yang jauh lebih besar dari tanggung jawab yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan pengasuhan anak,” tegasnya.

"Memiliki anak masih dapat menyebabkan terhentinya karier atau keluarnya seseorang dari pasar kerja. Tanggung jawab perempuan dalam hal pengasuhan juga belum berkurang sebanding dengan meningkatnya partisipasi mereka dalam pendidikan dan pekerjaan,” kata Lee.

"Jika perempuan juga diwajibkan menjalani dinas militer, akumulasi beban sepanjang kehidupan mereka bisa menjadi semakin berat,” ujarnya.

"Di negara yang sudah menghadapi tingkat kelahiran yang sangat rendah, kewajiban tambahan ini juga mungkin semakin menunda atau membuat orang enggan menikah dan memiliki anak.”

Lee berasal dari keluarga dengan latar belakang militer yang kuat. Kakeknya adalah seorang laksamana angkatan laut, sedangkan ayahnya bertugas di matra yang sama.

Namun, dia sendiri akan mempertimbangkan dengan berat jika harus menjalani wajib militer.

"Jika seseorang memilih karier militer, itu sama sekali berbeda dari dinas wajib,” kata dia.

"Delapan belas bulan pada usia 20-an adalah periode yang sangat berarti dalam kehidupan seseorang. Itu adalah masa ketika orang sedang menempuh pendidikan, memulai karier, dan membuat berbagai pilihan penting dalam kehidupan pribadi. Harus menghentikan semua itu karena negara mewajibkannya merupakan beban yang besar,” ujarnya.

"Secara pribadi, saya akan merasa sangat sulit harus kehilangan 18 bulan masa muda dengan cara seperti itu.”

Song Young-Chae, akademisi dan aktivis hak asasi manusia yang berbasis di Seoul, pernah menjalani dua tahun dinas di infanteri ketika masih muda, saat masa wajib militer masih lebih panjang. Dia menentang wajib militer bagi perempuan.

"Pertahanan negara secara tradisional merupakan tanggung jawab laki-laki, dan saya tidak melihat adanya kebutuhan yang begitu mendesak untuk mewajibkan perempuan menjalani dinas di garis depan,” katanya kepada DW.