Jakarta, CNN Indonesia --

Wakil Presiden Palestina Hussein al-Sheikh membalas kritik Menteri Luar Negeri Israel Gideon Saar terkait penundaan pemilu Palestina. Al-Sheikh menegaskan penundaan tersebut terjadi akibat tindakan Israel yang dinilai menghambat penyelenggaraan pemilu.

Al-Sheikh menuding Saar bersikap seolah-olah menjadi pembela demokrasi Palestina, padahal Israel terus melakukan serangan dan kekerasan terhadap warga Palestina.

"Menteri Luar Negeri Israel kini tampak peduli dengan masa depan demokrasi di Palestina setelah pemilihan legislatif ditunda akibat kejahatan, tindakan, teror, dan kekerasannya," tulis Al-Sheikh melalui platform media sosial X pada Sabtu (10/10), mengutip dari Anadolu Agency.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Orang yang bertanggung jawab atas pembantaian rakyat kami setiap hari kini justru menggurui kami seperti seorang pengkhotbah," lanjutnya.

Pilihan Redaksi

• Tiga Tahun Agresi Brutal Israel, Kehidupan Warga Gaza Hancur
• Bela Palestina, Inggris Resmi Tutup Konsulat buat Israel di Yerusalem
• Pemilu Palestina Ditunda ke September 2027, Abbas Salahkan Israel

Pernyataan itu muncul setelah Saar menuduh Presiden Palestina Mahmoud Abbas melakukan korupsi dan menyesatkan masyarakat internasional terkait penundaan pemilu.

Saar juga menolak klaim Palestina bahwa kebijakan Israel telah menciptakan hambatan bagi penyelenggaraan pemilu. Ia menilai alasan tersebut digunakan untuk menghindari tanggung jawab dan pertanggungjawaban atas penundaan tersebut.

Pemilu Palestina dijadwalkan pada 2027

Di tengah perselisihan kedua pihak, pada Sabtu, Abbas menerbitkan dekret presiden yang menetapkan pemilihan presiden dan legislatif Palestina 11 September 2027.

Jadwal tersebut menggantikan rencana sebelumnya yang menetapkan pemilu berlangsung pada November tahun ini.

Menurut data, hampir 2,97 juta warga Palestina memiliki hak pilih. Jumlah itu terdiri atas sekitar 1,59 juta pemilih di Tepi Barat yang diduduki Israel, 1,24 juta di Jalur Gaza, dan 140 ribu warga di Yerusalem Timur yang juga diduduki Israel.

Penetapan jadwal baru ini menjadi perkembangan penting bagi proses politik Palestina. Pemilihan legislatif terakhir di wilayah tersebut berlangsung pada 2006, ketika Hamas memenangkan mayoritas kursi.

Sejak saat itu, Palestina belum kembali menggelar pemilihan legislatif. Perselisihan politik dan situasi keamanan di wilayah Palestina menjadi bagian dari persoalan yang membayangi proses penyelenggaraan pemilu.

(anm/wiw)