Wagub sebut rakor pencegahan korupsi perkuat tata kelola Otsus Papua

Jumat, 17 Juli 2026 15:17 WIB

Wakil Gubernur Papua Aryoko A.F. Rumaropen saat memberikan plat kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto bertempat Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Kamis (16/7) (ANTARA/Qadri Pratiwi)

Jayapura (ANTARA) - Wakil Gubernur Papua Aryoko A.F. Rumaropen menilai Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi Tata Kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) di wilayah Papua harus mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih khususnya dalam pengelolaan Dana Otsus.

"Dana Otonomi Khusus merupakan amanah yang harus dijaga bersama," kata Aryoko usai memberikan sambutan pada kegiatan Pencegahan Korupsi Tata Kelola Dana Otonomi Khusus (Otsus) di Wilayah Tanah Papua 2026 di Kota Jayapura, Papua, Kamis.

Menurut dia, dana tersebut bukan sekadar angka dalam dokumen anggaran, melainkan instrumen untuk meningkatkan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).

"Untuk itu melalui forum tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan keuangan daerah agar setiap anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP)," ujarnya.

Aryoko menjelaskan bahwa dalam pengelolaan dana otsus masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaannya, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pengelolaan hibah dan bantuan sosial, pengadaan barang dan jasa, hingga pertanggungjawaban keuangan.

"Karena itu, upaya pencegahan harus menjadi prioritas melalui penguatan sistem, peningkatan transparansi, dan penanaman budaya integritas di seluruh jenjang pemerintahan," katanya.

Dia mengatakan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci agar pencegahan korupsi dapat berjalan efektif sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

"Kami juga berharap melalui rapat koordinasi tersebut menghasilkan kesepakatan, rencana aksi yang konkret, mekanisme pengawasan yang efektif, serta tindak lanjut yang dapat diimplementasikan secara konsisten di seluruh wilayah Tanah Papua demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan pembangunan yang berkelanjutan," katanya.