gop-crypto.vip

Trump Tuding China Campur Tangan dalam Pemilu AS, Kuasai 220 Juta Data Pemilih

Jumat, 17 Juli 2026 - 15:21 WIB

Jakarta, VIVA – Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memerintahkan penyelidikan baru terkait dugaan campur tangan Cina dalam pemilu AS. Hal itu ia sampaikan usai menyampaikan dokumen intelijen yang sebelumnya dirahasiakan dan diklaim mengungkap celah dalam sistem pemilu negara tersebut.

Baca Juga

Trump menuding Cina melakukan "kompromi data pemilu terbesar dalam sejarah". Menurutnya, Beijing memperoleh akses terhadap data 220 juta berkas pemilih AS menjelang pemilu 2020 yang dimenangkan Joe Biden.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dalam pidato selama sekitar 24 menit, Trump menyebut sistem pemilu AS mengalami kegagalan serius. Meski demikian, ia tidak menyampaikan bukti adanya manipulasi suara ataupun perubahan hasil pemilu. Ia juga tidak menyinggung dugaan campur tangan asing pada pemilu 2016 dan 2024 yang dimenangkannya.

Baca Juga

Trump mengatakan telah menginstruksikan Direktur Intelijen Nasional dan FBI untuk menyelidiki dugaan kebocoran data tersebut serta mengungkap sejauh mana dampaknya.

Pada saat yang sama, Gedung Putih merilis situs berisi dokumen intelijen yang telah dideklasifikasi. Dokumen tersebut memuat potongan hasil penyelidikan, analisis intelijen, dan korespondensi yang dipublikasikan secara selektif tanpa penjelasan menyeluruh.

Baca Juga

Trump menilai dugaan kebocoran data itu menunjukkan bahwa "sistem pemilu Amerika Serikat rentan terhadap manipulasi dan korupsi." Ia menyebut pemerintah federal telah memberi tahu negara bagian yang diduga terdampak.

Trump juga kembali mendorong Kongres mengesahkan RUU SAVE yang mewajibkan penggunaan kartu identitas berfoto saat memberikan suara, bukti kewarganegaraan ketika mendaftar sebagai pemilih, serta memperluas akses pemerintah federal terhadap data registrasi pemilih.

Dalam pidatonya, Trump turut mengkritik jaringan televisi yang tidak menyiarkan pernyataannya secara langsung. Ia mengatakan stasiun televisi tersebut seharusnya kehilangan izin siar dan menuduh media yang tidak menayangkannya sebagai bagian dari "konspirasi".

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

ABC dan NBC tidak menyiarkan pidato itu melalui saluran televisi utama, tetapi hanya lewat layanan streaming. Sementara CNN menayangkannya melalui platform digital dan layanan berlangganan, sehingga jangkauan siaran menjadi lebih terbatas dibanding televisi nasional.

Sebelumnya, sejumlah jaringan televisi juga pernah mengambil keputusan serupa terhadap pidato Presiden Joe Biden maupun mantan Presiden Barack Obama.

Halaman Selanjutnya

Pernyataan Trump langsung mendapat penolakan dari Partai Demokrat dan memicu kekhawatiran di lingkungan Gedung Putih.