AKURAT.CO Rencana TransJakarta merambah layanan transportasi laut menuju Kepulauan Seribu menuai pertanyaan dari DPRD Jakarta. Bukan soal tujuan memperluas layanan, melainkan ongkos yang harus ditanggung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta jika kapal TransJakarta kelak ikut disubsidi.

Anggota DPRD Jakarta, Nova Harivan Paloh, mengatakan rencana tersebut membutuhkan kajian menyeluruh. Sebab selama ini, TransJakarta menjadi BUMD yang mendapat subsidi hampir Rp4 triliun setiap tahun. Dengan ekspansi ke wilayah laut, tentu berpotensi kembali menambah beban fiskal Jakarta.

"Bagaimana nanti ke depannya mereka harus membuat anak perusahaan lagi yang ekspansinya ke wilayah laut, ini perlu biaya lagi," kata Nova saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Jumat (21/8/2026).

Baca Juga: Ada Demo BEM UI, Transjakarta Alihkan Sejumlah Rute di Sudirman-Thamrin

Dia mempertanyakan kebutuhan penyertaan modal daerah (PMD), jumlah armada, biaya operasional, hingga skema subsidi yang akan diterapkan. Hal itu menjadi penting karena karakter transportasi laut berbeda dengan layanan bus TransJakarta yang selama ini dikelola.

Persoalan tarif menjadi salah satu perhatian. Dia khawatir masyarakat mengira perjalanan ke Kepulauan Seribu akan dikenai tarif seperti bus TransJakarta, yakni Rp3.500. Padahal, tarif kapal menuju Kepulauan Seribu dapat mencapai Rp40 ribu atau lebih.

"Jangan nanti persepsi masyarakat, tiba-tiba ini TransJakarta sama antara Rp3.500, sedangkan sekarang tiket untuk pelabuhan normalnya Rp40 ribuan ke atas," ujarnya.

Bagi Nova, tarif murah memang menjadi kabar baik bagi warga Kepulauan Seribu. Namun, Pemprov Jakarta perlu menjelaskan siapa yang akan menanggung selisih biaya tersebut. Apalagi ruang fiskal Jakarta saat ini sedang terbatas.

Lebih lanjut, DPRD Jakarta juga menyoroti kesiapan TransJakarta mengelola transportasi laut. Padahal, selama ini BUMD TransJakarta terbiasa mengoperasikan bus rapid transit maupun non-BRT.

Baca Juga: Transjakarta Kelola Transportasi Kepulauan Seribu Mulai 2027

Ketika masuk ke laut kebutuhan sumber daya manusia berubah. TransJakarta harus menyiapkan nahkoda, awal kapal, sistem keselamatan, hingga pengelolaan dermaga. "Terutama masalah keamanan. Ini kan laut, karena belum terbiasa," kata dia.

Dia juga mempertanyakan pengelolaan aset dan dermaga milik Pemerintah Provinsi Jakarta. Menurut dia, belum jelas apakah fasilitas tersebut nantinya dikelola TransJakarta atau Dinas Perhubungan Jakarta.

Di sisi lain, Nova mengingatkan Pemprov Jakarta agar tidak buru-buru membuat struktur baru sebelum memaksimalkan armada yang sudah tersedia. Dia menyebut Dinas Perhubungan memiliki sejumlah kapal, tetapi hanya sebagian yang beroperasi.