Tanjab Barat, Jambi (ANTARA) - Pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) mendapat dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan DPR RI terkait penanganan sampah kedaruratan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3), serta pengelolaan limbah B3 di wilayahnya. 

"Ini momentum penting untuk memperkuat kapasitas pemerintah daerah sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah," kata Bupati Tanjabbar Anwar Sadat di Kuala Tungkal, Selasa.

Bupati menjelaskan bahwa persoalan persampahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih menghadapi berbagai tantangan. Saat ini sekitar 100 ton sampah dari wilayah Kuala Tungkal diangkut setiap hari menuju Tempat Pembuangan Akhir (TPA). 

Penanganannya masih terkendala keterbatasan armada pengangkut, jumlah personel, kemampuan anggaran daerah, serta kondisi geografis wilayah.

Apalagi kondisi geografis di wilayahnya sangat unik, karena dipengaruhi pasang surut air laut, lahan gambut, dan rawa basah. 

Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam tata kelola persampahan. Di sisi lain, masih terdapat sebagian masyarakat yang membuang sampah sembarangan sehingga diperlukan edukasi dan perubahan perilaku secara berkelanjutan.

Dirinya juga mengingatkan bahwa persoalan sampah tidak hanya berdampak pada kebersihan lingkungan, tetapi juga dapat mengancam ekosistem perairan. 

Sebagai salah satu daerah penghasil ikan dan udang di Provinsi Jambi, pencemaran sampah plastik berpotensi menimbulkan mikroplastik pada biota laut yang berdampak terhadap kualitas hasil perikanan dan kesehatan masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat telah mengadakan satu unit mesin pemilah sampah yang ditempatkan di TPA Lubuk Terentang, Kecamatan Betara untuk mendukung proses pemilahan dan mengurangi volume residu.

Selain itu, pemerintah daerah juga tengah menjajaki kerja sama dengan Koperasi Unit Desa (KUD), kelompok tani, maupun koperasi lainnya dalam pengelolaan hasil pemilahan sampah agar memiliki nilai ekonomi dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Langkah tersebut dilakukan untuk mengangkat tumpukan sampah dan sedimen, menjaga kelancaran aliran air, mengurangi potensi banjir, serta tidak mengganggu aktivitas masyarakat pada siang hari.

Ia turut mengajak seluruh masyarakat untuk mulai membiasakan memilah dan mengolah sampah dari rumah tangga sehingga hanya sampah residu yang benar-benar tidak dapat dimanfaatkan lagi yang dibawa ke TPA.

"Keberhasilan penanganan sampah tidak dapat dilakukan oleh pemerintah semata. Diperlukan dukungan seluruh masyarakat, pelaku usaha, dunia pendidikan, dan komunitas agar pengelolaan sampah dapat berjalan secara berkelanjutan," ungkapnya. 

Anggota DPR RI Syarif Fasha menyampaikan bahwa pengelolaan sampah telah menjadi isu nasional yang membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan. 

Menurutnya, paradigma pengelolaan sampah harus bergeser dari sekadar mengangkut sampah ke TPA menjadi pengurangan dan pengolahan sampah sejak dari sumbernya, terutama di tingkat rumah tangga.

"Pemerintah menargetkan pengurangan sampah minimal 30 persen dari sumbernya. Karena itu, diperlukan partisipasi aktif masyarakat untuk memilah dan mengolah sampah sejak dari rumah. Kami juga berharap lahir komunitas-komunitas peduli lingkungan yang dapat menjadi mitra pemerintah dalam mengedukasi masyarakat," kata Fasha.

Pewarta: Agus Suprayitno
Editor : Siri Antoni

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.