Kamis, 08 Oktober 2026, 06:30 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap adanya sinyal kerenggangan hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Mahfud, pergantian Jenderal Listyo Sigit Prabowo dari posisi Kapolri dan pencopotan Pratikno dari lingkaran kabinet dinilai membawa pesan politik mengenai upaya Prabowo menunjukkan sikap sebagai pemimpin yang mandiri.

“Saya juga cukup memahami bahwa langkah reshuffle mengganti Kapolri dan Pak Pratikno dari kabinet ini dianggap sebagai bagian penting dari upaya Prabowo menegaskan sikapnya sebagai seorang pemimpin yang mandiri," tegas Mahfud MD dalam perbincangannya di podcast Terus Terang bersama Rizal Mustary pada Rabu (7/10/2026).

Baca Juga: Disebut 'Bukan Semutnya Jokowi', Syahganda: Prabowo Mulai Tunjukkan Jati Diri

Mahfud menjelaskan, Listyo Sigit dan Pratikno selama ini kerap diidentikkan sebagai figur yang dekat atau loyal kepada Jokowi. Karena itu, menurut analisisnya, pergantian kedua figur tersebut menjadi bagian dari langkah Prabowo untuk menunjukkan bahwa pemerintahannya tidak lagi berada di bawah bayang-bayang pemerintahan sebelumnya.

"Dia (Prabowo) tidak ingin lagi dituding-tuding, disusupi lawan, dan tidak lagi tersandera oleh kekuatan di luarnya. Sehingga dia lalu mengambil langkah-langkah yang penting bagi tata kehidupan politik dan hukum kita," urai Mahfud. "Figur kuncinya itu Pak Listyo dan Pak Pratikno," lanjutnya.

Mahfud juga mengungkap bahwa rencana mengganti Listyo Sigit sebenarnya telah muncul sejak jauh sebelumnya. Berdasarkan analisis dan informasi yang beredar, Prabowo disebut setidaknya telah empat kali mencoba melakukan pergantian tersebut.

Salah satu momentum yang disebut penting terjadi menjelang Oktober. Saat itu, terdapat wacana untuk memberikan waktu satu tahun kepada Listyo Sigit sebelum dilakukan pergantian. Rencana pengumuman pergantian bahkan disebut sempat menguat untuk dilakukan pada Oktober.

Namun, rencana tersebut kembali meredup setelah Jokowi dan Iriana mendatangi kediaman Prabowo di Kertanegara menjelang Hari ABRI 5 Oktober.

"Begitu setahun, pada bulan Oktober akan diumumkan isunya. Tapi tiba-tiba Pak Jokowi datang ke rumah Kertanegara bersama Bu Iriana menjelang Hari ABRI 5 Oktober," ungkap Mahfud MD menceritakan kronologi batalnya pergantian tersebut.

Mahfud menilai pertemuan tersebut kemudian ikut mengubah situasi politik terkait rencana pergantian Kapolri. Setelah kunjungan itu, pemberitaan mengenai pergantian Listyo Sigit disebut kembali menghilang.

"Ada momentum itu kan terberitakan. Nah, habis itu hilang lagi berita tentang (pergantian) Listyo ini. Analisis yang muncul, Pak Jokowi yang tidak setuju," beber pakar hukum tata negara tersebut.

Baca Juga: Rocky Gerung hingga Syahganda Diberi Jabatan Prabowo, Gatot Nurmantyo Bahas Aktivis yang 'Tersumbat'

Menurut Mahfud, penundaan rencana pergantian Kapolri kemudian terjadi beberapa kali. Salah satu momen lainnya berlangsung ketika Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendadak menghadap Prabowo pada Juni.

Rentetan kegagalan tersebut, menurut Mahfud, akhirnya membuat Prabowo memilih strategi yang lebih tertutup. Informasi mengenai rencana pergantian tidak disebarluaskan hingga keputusan akhirnya diumumkan.

Strategi tersebut kemudian berujung pada pengangkatan Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri baru pada 1 Oktober. Menurut Mahfud, langkah senyap itu dipilih agar rencana pergantian tidak kembali gagal seperti yang terjadi sebelumnya.