Jakarta (ANTARA) - Lima emas membuat Indonesia pulang dari Aichi-Nagoya dengan satu kalimat yang mudah dijual: target terlampaui.

Secara angka, tidak ada yang salah dengan pernyataan itu. Indonesia menutup Asian Games 2026 dengan lima emas, 11 perak, dan 23 perunggu. Target empat emas yang dipatok sebelum keberangkatan terlewati satu keping.

Total 39 medali juga lebih banyak dibandingkan 36 medali yang diperoleh pada Asian Games Hangzhou 2022.

Namun prestasi olahraga tidak semestinya dibaca hanya berdasarkan apakah sebuah target berhasil dilewati atau tidak.

Empat tahun lalu Indonesia membawa pulang tujuh emas dan finis di peringkat ke-13. Dari Aichi-Nagoya, emas berkurang menjadi lima dan posisi Indonesia turun ke urutan ke-16 meski jumlah keseluruhan medali bertambah.

Artinya, kalimat “melampaui target” memang benar. Tetapi menyamakannya dengan peningkatan prestasi adalah perkara lain.

Target empat emas lahir dari hilangnya tiga nomor penyumbang emas di Hangzhou, yakni dua running target menembak dan satu perahu naga.

“Artinya kita hari ini hanya bisa menargetkan empat emas,” kata Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir ketika itu.

Perhitungannya realistis, tetapi olahraga prestasi tidak berhenti pada matematika tujuh dikurangi tiga.

Empat tahun adalah waktu untuk mencari sumber emas baru, membangun regenerasi, membaca perubahan kekuatan Asia, dan mengembangkan nomor yang sebelumnya belum menjadi andalan.

Indonesia sebenarnya membuktikan bahwa itu mungkin. Nurisa Dian Ashrifah, misalnya, menghadirkan emas dari panahan compound individu putri, sebuah sumber emas baru bagi Indonesia di Asian Games. Bulu tangkis juga bangkit dengan dua emas setelah gagal membawa pulang medali dari Hangzhou.

Karena itu, target seharusnya menjadi alat ukur, bukan batas imajinasi prestasi.

Persoalan yang lebih mendasar justru muncul ketika hasil Asian Games mulai dipakai untuk mengevaluasi cabang olahraga.

Pada 23 September, saat Asian Games baru memasuki hari kelima, Erick sudah menyatakan pemerintah mulai melihat apakah pencapaian di lapangan sesuai dengan target yang telah disepakati bersama setiap cabang.

Pendekatan itu pada dasarnya tepat. Uang negara harus dipertanggungjawabkan. Federasi yang mendapatkan dukungan pelatnas tidak mungkin terus-menerus meminta anggaran tanpa target yang jelas.

Pengurus, pelatih, atlet hingga program latihan memang harus dinilai berdasarkan hasil.

Masalahnya, evaluasi akan kehilangan keadilan apabila hanya melihat apa yang terjadi di garis akhir tanpa memeriksa bagaimana setiap cabang sampai ke sana.

Sebab jalan Indonesia menuju Aichi-Nagoya jauh dari lurus.

Jauh dari lurus

Pada awal Juni, anggaran pelatnas Asian Games hanya tersedia sekitar Rp81,04 miliar, turun jauh dibandingkan sekitar Rp389,82 miliar pada persiapan Asian Games sebelumnya.

Bahkan pada 10 Juni, atau sekitar tiga bulan sebelum pesta olahraga dibuka, Erick belum dapat memberikan kepastian kapan pelatnas Asian Games secara keseluruhan dimulai.

Pemerintah kemudian bergerak mencari tambahan. Anggaran Rp81 miliar disisir menjadi Rp127 miliar, lalu pemerintah menyediakan tambahan Rp95 miliar sehingga total dukungan pelatnas mencapai Rp222 miliar.

Itu keputusan penting dan patut dihargai.

Tetapi kepastian tambahan tersebut baru diumumkan pada 12 Agustus, ketika Asian Games tinggal sekitar lima pekan. Saat itu proses pencairannya bahkan masih menunggu DIPA.

Uang memang dapat ditambahkan. Waktu tidak. Itulah bagian yang tidak boleh hilang ketika rapor cabang olahraga mulai dibuka.

Pemusatan latihan di luar negeri tidak bisa begitu saja diganti dengan transfer anggaran beberapa pekan menjelang pertandingan. Kalender uji coba internasional tidak menunggu administrasi negara selesai. Begitu pula periodisasi latihan, adaptasi lawan, nutrisi, pemulihan hingga sport science.

Prestasi puncak mungkin hanya berlangsung beberapa detik di arena. Tetapi beberapa detik itu disiapkan bertahun-tahun.

Jejak keterbatasan persiapan terlihat pada sejumlah cabang. Atletik harus menyesuaikan program karena efisiensi anggaran, pelatnas renang terpusat sempat belum berjalan pada Juni, sementara rowing hanya memiliki ruang uji coba terbatas meski akhirnya mampu membawa pulang dua perak.

Balap sepeda memberikan contoh lain bahwa hasil medali tidak selalu cukup menjelaskan proses.

Pada Hangzhou, BMX racing putri menghasilkan emas melalui Amellya Nur Sifa dan perunggu lewat Jasmine Azzahra Setyobudi. Di Aichi-Nagoya, Jasmine mempertahankan perunggu, sedangkan Amellya finis kelima.

Jasmine sendiri mengakui persiapannya tidak panjang. Ia baru kembali berlatih pada April setelah menjalani operasi dan sempat beberapa kali mengalami insiden jatuh.

Kondisi Jasmine tentu tidak bisa seluruhnya dikaitkan dengan persoalan anggaran karena terdapat faktor cedera dan kondisi individual. Namun kasus tersebut menunjukkan satu hal: hasil akhir perlu dibaca bersama proses yang membawa atlet ke arena.

Karena itu, evaluasi tidak cukup hanya bertanya mengapa emas BMX hilang. Kondisi atlet, kualitas persiapan dan dukungan yang tersedia untuk mempertahankan prestasi juga perlu masuk dalam perhitungan.

Contoh-contoh itu tidak boleh digunakan untuk otomatis membebaskan federasi dari tanggung jawab jika target gagal.

Tidak semua kegagalan disebabkan anggaran. Tidak semua federasi yang mendapat dana besar otomatis bekerja baik. Persoalan regenerasi, pemilihan atlet, kualitas pelatih, tata kelola organisasi, strategi kompetisi hingga konflik internal tetap harus dibongkar apabila memang menjadi penyebab.

Tetapi hal yang sama berlaku kepada pemerintah.

Kalau federasi dituntut mempertanggungjawabkan output, pemerintah juga perlu mempertanggungjawabkan input.

Berapa lama pelatnas berjalan, berapa banyak kompetisi internasional yang dapat diikuti, program apa yang harus dipangkas, serta kapan anggaran benar-benar tersedia adalah bagian dari evaluasi yang sama.

Pertanyaan itu mestinya hadir sebelum sebuah kolom diberi tanda “target tercapai” atau “target gagal”.

Evaluasi makin perlu dilakukan hati-hati karena Kemenpora telah menjadikan Key Performance Indicator sebagai dasar pendanaan pembinaan.

Erick bahkan mengatakan prestasi tiga cabang yang berangkat ke Asian Games dengan pendanaan mandiri yakni tinju, anggar, dan tenis meja bisa menjadi bahan penilaian pemerintah dalam menentukan dukungan program berikutnya.

Kemenpora ingin sistem pembinaan menjadi lebih spesifik dan terukur. Cabang, nomor pertandingan hingga atlet yang didukung harus mempunyai indikator prestasi.

Secara prinsip, itu adalah arah yang sehat. Negara memang tidak perlu menyebarkan anggaran tipis-tipis hanya agar semua kebagian. Olahraga elite membutuhkan prioritas.

Namun meritokrasi hanya adil jika titik awalnya juga diperhitungkan.

Cabang yang mendapat dukungan penuh, pelatnas panjang, fasilitas sport science dan kesempatan mengikuti kompetisi internasional tentu tidak dapat dibaca dengan kacamata yang sama dengan cabang yang harus mencari sponsor sendiri untuk sekadar berangkat.

Persoalan muncul apabila cabang yang belum memperoleh dukungan harus lebih dahulu membuktikan prestasi dengan biaya sendiri agar pantas memperoleh dukungan pada masa depan.

Jika itu terjadi, cabang yang sudah kuat, memiliki sponsor dan atlet mapan akan lebih mudah menghasilkan prestasi. Sementara cabang yang belum mapan terus kesulitan mengejar karena kesempatan bertanding dan sumber dayanya terbatas.

Yang kuat makin kuat. Yang tertinggal diminta mengejar dengan bekal lebih sedikit.

Karena itulah Asian Games 2026 sebaiknya menjadi bahan evaluasi, tetapi jangan menjadi penghakiman.

Terlebih pemerintah sendiri sudah mengetahui bahwa sistem pembinaan jangka pendek merupakan persoalan.

Pelatnas multiyears

Presiden Prabowo Subianto pada Juni menyetujui gagasan pelatnas multiyears untuk memperkuat pembinaan atlet secara jangka panjang.

Justru di situlah salah satu keputusan penting pemerintah dalam hampir dua tahun terakhir berada.

Pelatnas tidak boleh lagi hidup mengikuti datang-perginya multievent.

Atlet Olimpiade tidak diciptakan tiga bulan sebelum pertandingan. Atlet Asian Games pun tidak semestinya baru mendapatkan kepastian program saat kalender sudah mendekati keberangkatan.

Namun kebijakan pelatnas multiyears juga tidak bisa digunakan secara retroaktif untuk mengklaim keberhasilan Aichi-Nagoya.

Persetujuan skema tersebut baru datang beberapa bulan sebelum Asian Games. Sebagian besar atlet yang meraih lima emas di Jepang adalah produk latihan bertahun-tahun, melewati pemerintahan, kepengurusan federasi, pelatih dan program yang panjang.

Begitu pula atlet yang gagal.

Karena itu, tidak adil menjadikan Aichi sebagai ukuran keberhasilan sistem baru yang bahkan belum sempat bekerja secara utuh.

Aichi-Nagoya lebih tepat ditempatkan sebagai baseline, bukan vonis.

Dari lima emas, 11 perak dan 23 perunggu itulah pemerintah bisa memetakan siapa yang layak diarahkan menuju Olimpiade Los Angeles 2028, siapa yang masih membutuhkan pengembangan, cabang mana yang mempunyai kedalaman atlet, serta cabang mana yang harus memperbaiki tata kelolanya.

Pemerintah sendiri seusai Asian Games menyebut hasil Aichi-Nagoya akan menjadi bahan “evaluasi menyeluruh” untuk menyiapkan strategi pembinaan menuju multievent berikutnya.

Kata “menyeluruh” penting karena yang diperiksa bukan hanya jumlah medali.

Federasi perlu dievaluasi, tetapi desain kebijakan juga harus diperiksa. Pelatih dan atlet dinilai berdasarkan hasil, sementara kualitas serta ketepatan dukungan yang mereka terima juga perlu dihitung.

Jika cabang olahraga memiliki KPI, pemerintah semestinya juga mempunyai ukuran terhadap pelaksanaan kebijakannya sendiri.

Misalnya, tidak ada lagi pelatnas prioritas yang menunggu kepastian anggaran ketika pertandingan tinggal beberapa bulan. Atlet proyeksi Olimpiade memiliki kalender latihan dan kompetisi jangka panjang. Sport science menjadi bagian dari kebutuhan dasar, bukan fasilitas tambahan.

Federasi juga harus mengetahui sejak jauh hari dukungan yang diterima sehingga periodisasi latihan disusun berdasarkan kebutuhan prestasi, bukan berdasarkan kapan anggaran tersedia.

Ukuran keberhasilan pelatnas multiyears nantinya bukan sekadar ketika pemerintah mengumumkan perubahan sistem, melainkan ketika atlet benar-benar tidak lagi merasakan pola lama.

Karena itu, lima emas dari Aichi layak dirayakan. Atlet telah memenuhi bahkan melewati sasaran nasional dalam kondisi persiapan yang tidak seluruhnya ideal.

Namun, melampaui target belum menandakan tugas usai. Ada batas tegas antara mencetak prestasi sesaat dan membangun sistem yang berkelanjutan.

Pencapaian di Aichi-Nagoya baru membuktikan hal pertama. Tantangan utamanya adalah membuktikan hal kedua.Ujian sesungguhnya dimulai saat evaluasi digelar. Bukan cuma cabang olahraga yang diminta bercermin, negara pun harus berani berdiri di depan cermin yang sama.

Uploader : Bima Agustian

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.