Jakarta, CNN Indonesia --

Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI Jakarta berkomitmen untuk lebih memperhatikan sekaligus memfasilitasi pengembangan ekosistem kesenian usai menerima pelbagai aspirasi dari pegiat seni tari pada September lalu.

Kepala Bidang Pengembangan Kebudayaan Disbud DKI Jakarta Arista Nurbaya mengatakan masukan dari pelbagai pegiat seni itu menjadi perhatian serius pemerintah Jakarta. Hal itu, kata dia, terkait dengan sejumlah masalah dasar di antaranya krisis ruang latihan, minim dana operasi sanggar hingga regenerasi.

"Saat ini, Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta masih fokus pada kesenian tradisi, namun kami sadar di luar kesenian tradisi, kesenian lain tetap dan masih harus terus diperhatikan dan didukung. Tidak hanya itu, tetapi juga pemberdayaan dan upgrade fasilitas untuk para pegiat seni tari Jakarta dan sekitarnya," ujar, Rabu (23/9).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pernyataan Arista itu mencuat dalam satu acara FGD yang diinisiasi Komite Tari Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) dan Tim Basis Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (BIMA) di Taman Ismail Marzuki (TIM).

Sementara itu, Perwakilan Asosiasi Seniman Tari Indonesia (ASETI) Agustina Rochyanti, menuturkan kritisnya penyediaan fasilitas publik yang kerap menyamaratakan definisi ruang untuk semua cabang seni. Menurutnya, seniman tari membutuhkan spesifikasi ruang khusus berupa sanggar tari, bukan sekadar ruang.

"Apakah memang secara umum para seniman tari hanya membutuhkan 'ruang' sehingga sanggar yang dimaksud boleh berupa Sanggar Seni Pertunjukan yang dapat digunakan oleh semua pegiat seni? Atau kita memang butuh ruang secara khusus, yaitu Sanggar Tari? Ini penting karena dua ruang tersebut merupakan hal yang berbeda," jelas Agustina.

Sementara itu, perwakilan kelompok tari Padnecwara, Dr. Genoveva Noirury Nostalgia, menekankan pentingnya kepastian fasilitas untuk dua tahapan vital dalam berkesenian, yakni ruang berproses (exercise) dan panggung pementasan (performance).

Tantangan digitalisasi

Selain masalah ruang fisik, Tim Peneliti BIMA memaparkan banyak aktivitas sanggar terpaksa berjalan dengan 'modal nekat' tanpa ditopang struktur ekonomi yang sehat.

Di sisi lain, kata temuan tersebut, minimnya arsip dokumentasi visual dan portofolio digital juga memicu kesenjangan yang menyulitkan sanggar menarik sponsor dan menjangkau audiens dari Generasi Z dan Alpha.

"Kami berharap apa pun kebijakan yang nanti akan diputuskan, apakah itu regulasi subsidi ruang latihan ataukah kemudahan akses panggung pementasan, itu adalah keputusan nyata yang memberikan manfaat keberlanjutan bagi ekosistem tari di Jakarta," kata tim peneliti.

(gds/asa)