Jakarta, CNN Indonesia --

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak asap menggangu aktivitas tak kunjung usai bukan cuma jadi momok di Sumatra dan Kalimantan saja, karena hal sama pun terjadi di Papua.

Imbas asap karhutla, dinas pendidikan sejumlah wilayah Papua dari selatan, tengah, hingga barat daya wilayah timur Indonesia itu menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) daring bagi para siswa sekolah. Kegiatan PJJ itu pun telah diperpanjang lagi imbas dampak asap karhutla yang belum reda.

Papua Selatan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan menyatakan saat ini aktivitas belajar-mengajar di tiga dari empat kabupaten dilakukan secara daring atau online akibat kabut asap yang disebabkan karhutla menyelimuti wilayah itu.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kegiatan belajar mengajar di tiga kabupaten yakni Kabupaten Boven Digoel, Mappi, dan Asmat, dilakukan secara daring akibat kabut asap karhutla.

Pilihan Redaksi

• Prabowo Instruksikan Atensi Khusus Atasi Karhutla di TN Tanjung Puting
• Anggota DPR Serukan Karhutla Ditetapkan Jadi Bencana Nasional
• Cerita Rumah Warga OKI Nyaris Ludes oleh Karhutla, Jarak Api 5 Meter

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Selatan Paskalis Prayitno mengatakan pihaknya terus melakukan pemantauan terkait dampak kabut asap yang terjadi terhadap kegiatan belajar mengajar.

Akibat kabut asap yang menyelimuti ketiga daerah menyebabkan pemerintah setempat mengeluarkan keputusan terkait kegiatan belajar secara daring.

"Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Selatan terus melakukan monitoring terkait perkembangan kabut asap di empat wilayah dan mendukung langkah yang diambil pemda setempat terkait belajar secara daring," kata Paskalis, Senin (12/10) dikutip dari Antara.

"Mengingat bila tetap dilakukan di sekolah dikhawatirkan berdampak kepada kesehatan para pelajar," sambungnya.

Sementara itu untuk di Kabupaten Merauke, dia mengatakan aktivitas belajar mengajar masih dilakukan secara luar jaringan atau tatap muka.

"Memang untuk Kabupaten Merauke, aktivitas belajar mengajar masih dilakukan dengan cara tatap muka di sekolah, karena kabut asap belum setebal ketiga kabupaten," kata Paskalis.

Papua Tengah

Dinas Pendidikan Kabupaten Mimika, Papua Tengah menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh dan wajib masker bagi pelajar di wilayah itu akibat kabut asap yang semakin parah.

Kepala Dinas Pendidikan Mimika Antonius Welerubun mengatakan kebijakan tersebut berdasarkan Surat Edaran (SE) Bupati Mimika Nomor 85 Tahun 2026 tentang penyesuaian kegiatan belajar mengajar dan penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh sebagai dampak kabut asap yang saat ini sedang melanda Mimika.

"Mulai hari ini khusus untuk Pendidikan Usia Dini (PAUD) dan SD diliburkan dengan menerapkan pembelajaran jarak jauh," ujarnya di Timika, Senin kemarin, dikutip dari Antara.

Sementara untuk pelajar di tingkat SMP dan SMA/SMK, kegiatan pembelajaran tetap dilaksanakan dengan tatap muka seperti biasa.

"Untuk pelajar di tingkat SMP dan SMA/SMK tetap belajar tatap muka tapi diwajibkan dengan tetap menggunakan masker," ujarnya.

Ia menegaskan Surat Edaran Bupati tersebut berlaku untuk semua sekolah di Mimika dan semua sekolah wajib untuk mematuhinya.

"Ini berlaku untuk semua sekolah bukan hanya untuk sekolah negeri. Pemberlakuan surat edaran mulai hari ini Senin sampai situasi membaik," ujarnya.

Kondisi kabut asap di Kota Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah terus memburuk karena kabut asap akibat karhutla yang terjadi di wilayah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Bupati Mimika Johannes Rettob berharap pemerintah pusat segera menangani karhutla yang terjadi di wilayah Papua khususnya di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan.

Johanes Rettob mengatakan wilayah Kabupaten Mimika menjadi salah satu daerah yang paling terdampak akibat karhutla di Merauke.

"Kami sudah laporkan ke Jakarta supaya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus turun tangan," ujarnya di Timika, Senin kemarin, dikutip dari Antara.

Mengutip dari laman Sistem Pemantauan Karhutla (SiPongi) yang dikelola Kemenhut, diakses Selasa (13/10) pukul 2.30 WIB, berdasarkan pengamatan satelit NASA-Terra/Aqua, titik panas (hotspot) dengan tingkat kepercayaan tinggi (high) di Merauke ada 19. Hotspot adalah indikasi terjadinya karhutla.

Personel kepolisian saat berusaha memadamkan api yang sudah mendekati pemukiman warga di Distrik Nabire Barat, Papua Tengah, beberapa waktu lalu. (ANTARA/HO-Humas Polda Papua Tengah)

Ia mengatakan akibat kabut asap kirim dari Merauke, wilayah Mimika hampir sepekan ini ditutupi asap tebal yang semakin parah.

"Kebakaran hutan bukan di Mimika, yang bisa kami lakukan adalah langkah-langkah penanggulangan seperti pembagian masker. Wilayah kita ini terkena dampak akibat kebakaran hutan itu. Dinas Kesehatan dan BPBD Mimika juga sudah melakukan pembagian masker bahkan rumah sakit kami sudah tingkatkan pelayanannya," ujarnya.

Upaya yang dilakukan pemerintah adalah untuk melindungi kesehatan warganya dari dampak kabut asap, namun kondisi ini harus segera ditangani secepatnya oleh pemerintah pusat dengan berusaha memadamkan api di wilayah yang menjadi sumber kebakaran lahan dan hutan.

Ia mengatakan dampak kabut asap yang ditimbulkan tersebut memberikan dampak kesehatan yang besar kepada masyarakat di wilayah yang dipimpinnya. Kualitas udara semakin buruk dan juga Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang terus meningkat sejak kabut asap melanda Mimika.

"Kondisi udara kita semakin buruk. ISPA juga semakin meningkat terutama pada anak-anak," ujarnya.

Bukan hanya itu, kabut asap yang melanda Mimika juga membuat sejumlah maskapai tidak bisa mendarat di Bandara Mozes Kilangin Timika.

"Hari ini Senin pesawat tidak bisa mendarat, hari ini ada penerbangan yang dialihkan ke Jayapura. Pesawat-pesawat kecil yang biasanya masuk juga terganggu untuk hari ini. Katanya karena ketebalan kabut asapnya," ujarnya.

Papua Barat Daya

Pemerintah Kota (Pemkot) Sorong, Papua Barat Daya, memperpanjang pelaksanaan Belajar Dari Rumah (BDR) secara daring bagi seluruh satuan pendidikan di wilayah setempat mulai Senin kemarin, menyusul kondisi kabut asap karhutla yang masih buruk.

Wali Kota Sorong Septinus Lobat mengatakan kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Wali Kota Sorong Nomor 100.3.4.3/1317/2026 tentang Perpanjangan Penyelenggaraan Proses Pembelajaran pada Kondisi Kabut Asap di Lingkungan Pemkot Sorong.

"Dalam SE itu disebutkan kebijakan tersebut diambil berdasarkan SE Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Cabang Papua Barat dan hasil pemantauan kondisi terkini dari Stasiun Pemantau Atmosfer Global (SPAG) Sorong yang menunjukkan konsentrasi partikulat halus PM2,5 berada pada kategori tidak sehat," ucap Septinus Lobat di Sorong, Minggu (11/10) dikutip dari Antara.

Langkah tersebut, kata dia, dilakukan untuk mencegah gangguan kesehatan pada peserta didik akibat kabut asap yang berkaitan dengan fenomena El Nino dan karhutla.

BDR diberlakukan bagi seluruh satuan pendidikan, mulai dari Taman Kanak-kanak (TK), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik negeri maupun swasta di Kota Sorong.

"Secara teknis, kepala satuan pendidikan diminta berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Sorong untuk mengatur mekanisme pelaksanaan pembelajaran daring," jelasnya.

Selain itu orang tua atau wali murid diwajibkan memastikan anak tetap berada di rumah selama proses pembelajaran daring berlangsung.

Dia meminta Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Sorong beserta jajaran juga untuk memantau pelaksanaan pembelajaran secara daring guna memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan.

"SE tersebut berlaku hingga ada pemberitahuan lebih lanjut mengenai perkembangan kondisi kabut asap di Kota Sorong," ujarnya.

Menurut dia, keputusan memperpanjang kebijakan belajar dari rumah juga mempertimbangkan perkembangan kasus ISPA yang mengalami peningkatan dalam beberapa waktu terakhir.

Ia menjelaskan kebijakan tersebut merupakan salah satu langkah untuk melindungi kesehatan siswa di tengah kondisi kualitas udara yang terdampak kabut asap akibat karhutla.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan, jumlah kasus ISPA di Kota Sorong selama Januari hingga September 2026 tercatat sebanyak 23.482 kasus, meningkat dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebanyak 21.882 kasus.

Peningkatan kasus paling terlihat pada Agustus dan September 2026, dimana pada Agustus ada 3.297 kasus, sedangkan September mencapai 3.330 kasus. Sementara itu rata-rata kasus ISPA pada Januari hingga Juli 2026 masih berada pada kisaran 2.000 kasus per bulan.

(antara/kid)