Sekjen PBB kecam serangan ke Bandara Riyadh yang tewaskan warga sipil

Istanbul (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Sabtu mengecam keras serangan Houthi terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, yang menewaskan sedikitnya 12 orang dan melukai ratusan warga sipil.

“Saya sangat terkejut dan dengan keras mengecam serangan mematikan Houthi pada Sabtu terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, yang dilaporkan menewaskan 12 orang dan melukai ratusan warga sipil,” tulis Guterres di platform X.

Guterres menegaskan serangan yang menargetkan warga sipil dan infrastruktur sipil merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional.

Ia mendesak agar serangan tersebut segera dihentikan untuk mencegah jatuhnya lebih banyak korban sipil dan kerusakan fasilitas sipil.

Otoritas penerbangan sipil Saudi mengatakan korban tewas terdiri atas empat warga Saudi, dua warga Bangladesh, serta masing-masing satu warga Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan.

Para korban luka kini menjalani perawatan di rumah sakit. Sejumlah korban dilaporkan berada dalam kondisi kritis.

Otoritas penerbangan sebelumnya mengatakan operasional Bandara Internasional King Khalid dihentikan sementara setelah serangan.

Penghentian dilakukan ketika petugas menilai kerusakan dan memastikan keamanan fasilitas bandara.

Penangguhan tersebut membuat penerbangan dari dan menuju Riyadh terganggu. Untuk itu, penumpang diminta memeriksa informasi penerbangan kepada maskapai masing-masing sebelum menuju bandara.

Kuwait Airways juga dilaporkan membatalkan penerbangan menuju Riyadh pada Sabtu beserta penerbangan kembali, dengan alasan penutupan bandara.

Serangan tersebut terjadi di tengah meningkatnya ketegangan setelah Houthi melancarkan serangkaian serangan rudal dan drone terhadap bandara serta sejumlah fasilitas di Arab Saudi dalam beberapa hari terakhir.

Sumber: Anadolu

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.