Padang (ANTARA) - Pemerintah terus mendorong pembangunan kependudukan yang seimbang, sehingga pertumbuhan jumlah penduduk sejalan dengan ketersediaan lapangan pekerjaan, layanan kesehatan, pendidikan, serta investasi di setiap daerah.

Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Sekretaris Utama BKKBN RI, Prof. Budi Setiyono, S.Sos., M.Pol.Admin., Ph.D., dalam kuliah umum di Aula Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang, Rabu, mengatakan pembangunan kependudukan tidak hanya berbicara mengenai jumlah penduduk, tetapi juga bagaimana memastikan setiap penduduk dapat hidup produktif dan memperoleh pelayanan yang memadai.

"Seluruh komponen tersebut perlu diperhitungkan secara tepat, untuk menciptakan keseimbangan antara jumlah penduduk dan kemampuan suatu wilayah dalam menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat," katanya.

Ia menjelaskan jumlah penduduk tidak boleh terlalu banyak, hingga menjadi beban pembangunan.

Sebaliknya, jumlah penduduk juga tidak boleh terlalu sedikit, karena dapat menyebabkan daerah kekurangan tenaga kerja, dan membuat investasi yang masuk tidak mendapatkan sumber daya manusia yang mencukupi.

“Tidak boleh kebanyakan sehingga menjadi beban atau tertinggal produktivitasnya. Tetapi juga tidak boleh terlalu sedikit atau kekurangan penduduk sehingga investasi tidak mendapatkan tenaga kerja yang mencukupi,” jelasnya.

Prof. Budi menyebut total penduduk Indonesia saat ini mencapai 284,67 juta jiwa, dengan 196 juta jiwa atau sekitar 64 persen di antaranya merupakan penduduk usia produktif.

Menurutnya, kunci utama dalam menghadapi bonus demografi ini terletak pada bagaimana mengaktualisasikan produktivitas penduduk usia produktif tersebut secara riil dan berkelanjutan.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Sumbar, Dra. Mardalena Wati Yulia, M. Si mengatakan pemerintah perlu menyeimbangkan jumlah penduduk dengan kemampuan daerah dalam menyediakan lapangan pekerjaan, pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya.

Selain itu, investasi juga menjadi bagian penting dalam pembangunan kependudukan. Investasi yang masuk diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja bagi penduduk usia produktif sehingga masyarakat memiliki sumber penghasilan dan dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Mardalena menegaskan, tujuan akhirnya adalah memastikan tidak ada penduduk produktif yang kehilangan kesempatan untuk bekerja dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Yang harus kita seimbangkan adalah kemampuan penyediaan lapangan pekerjaan, kemampuan pelayanan kesehatan, kemampuan pelayanan pendidikan dengan jumlah penduduk yang harus dilayani, termasuk juga jumlah investasi,” katanya.

Ia menambahkan, keseimbangan tersebut sejalan dengan cita-cita pemerintah untuk membangun masyarakat yang produktif dan mampu bertahan hidup secara layak melalui tersedianya kesempatan kerja dan pelayanan publik yang memadai.

Dalam konteks daerah, capaian pembangunan manusia yang tinggi juga perlu diiringi dengan penguatan potensi ekonomi wilayah. Daerah yang memiliki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tinggi, menurutnya, tetap perlu memastikan potensi wilayah dan sektor industrinya berkembang sehingga kualitas sumber daya manusia yang tersedia dapat terserap dalam aktivitas ekonomi.

Dengan demikian, pembangunan kependudukan tidak dapat dilepaskan dari pembangunan ekonomi. Kualitas penduduk yang baik harus diikuti dengan tersedianya lapangan pekerjaan dan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja produktif.

Pemerintah daerah pun dituntut menyusun kebijakan berdasarkan kondisi kependudukan dan potensi wilayah masing-masing agar pembangunan tidak hanya meningkatkan angka indikator, tetapi benar-benar memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat.