Kamis, 15 Oktober 2026 - 16:29 WIB

Jakarta, VIVA – Pemulihan layanan kesehatan menjadi salah satu fokus dalam rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Setelah bencana yang terjadi sejak akhir November 2025 merusak sejumlah fasilitas kesehatan, pemerintah terus mendorong percepatan perbaikan agar masyarakat kembali mendapatkan pelayanan medis.

Baca Juga

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR), menyampaikan bahwa sebagian besar rumah sakit umum daerah (RSUD) dan puskesmas di tiga provinsi tersebut telah kembali beroperasi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Terjadi percepatan pembangunan beroperasinya, dari RSUD hampir 100 persen, Puskesmas 100 persen, tinggal enam Pustu (puskesmas pembantu),” kata Tito kepada media di Jakarta, Kamis (15/10/2026).

Baca Juga

Bencana tersebut berdampak terhadap puluhan rumah sakit, ratusan puskesmas, serta ratusan puskesmas pembantu. Kondisi ini membuat pemulihan fasilitas kesehatan menjadi bagian penting dalam upaya mengembalikan layanan dasar bagi masyarakat terdampak.

Pemulihan dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah, termasuk dukungan Kementerian Kesehatan dalam mengerahkan tenaga kesehatan dari Jakarta. Upaya tersebut juga memanfaatkan anggaran reguler kementerian serta dukungan dari pihak nonpemerintah.

Baca Juga

Tito juga mengapresiasi langkah cepat Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam menangani dampak bencana, termasuk sebelum anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi tersedia.

“Bahkan sebelum ada anggaran untuk rehab (rehabilitasi) rekon (rekonstruksi) turun, beliau juga sudah menggunakan anggaran beliau sendiri, reguler, maupun juga dari nonpemerintah yang digalang oleh beliau,” ujarnya.

Pemulihan fasilitas kesehatan tidak hanya berkaitan dengan perbaikan bangunan, tetapi juga memastikan masyarakat dapat kembali mengakses layanan medis. Beroperasinya rumah sakit dan puskesmas memungkinkan pelayanan kesehatan kembali diberikan kepada warga, baik untuk penanganan pasien maupun kebutuhan medis rutin.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Pemerintah sendiri menargetkan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat berlangsung selama tiga tahun, yakni 2026 hingga 2028. Dalam proses tersebut, pemerintah pusat dan daerah didorong bekerja secara bersamaan agar pemulihan fasilitas serta layanan publik berjalan sesuai kebutuhan.

Sebagai Kepala Satgas PRR, Tito juga menggelar pertemuan secara daring dengan kepala daerah di tiga provinsi tersebut. Pertemuan itu bertujuan menyampaikan perkembangan pemulihan sektor kesehatan sekaligus mendorong percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah.

Halaman Selanjutnya

Pemerintah pusat telah menyalurkan tambahan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah untuk mendukung pemulihan. Namun, realisasi penggunaan anggaran masih bervariasi. Menurut Tito, sejumlah daerah telah merealisasikan hingga 60 persen, sedangkan sebagian lainnya masih di bawah 10 persen meskipun telah memasuki pertengahan Oktober 2026.