Fenomena yang dikenal sebagai attention economy atau ekonomi perhatian kini menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi digital global.

Baca Juga: Airlangga Taksir Ekonomi Digital RI Tembus USD130 Miliar di 2026

Namun, di balik peluang triliunan dolar tersebut, muncul pertanyaan besar bagi Indonesia: apakah perhatian masyarakat hanya akan menjadi sumber keuntungan perusahaan teknologi global, atau justru mampu dikonversi menjadi nilai tambah bagi ekonomi nasional?

Laporan United Nations Economist Network bertajuk "New Economics for Sustaiable Development: Attention Economy" menyebut perhatian manusia kini menjadi sumber daya paling langka di era digital.

Ketika informasi terus berlipat ganda, perhatian manusia tidak bertambah. Akibatnya, perhatian berubah menjadi aset ekonomi paling berharga yang diperebutkan berbagai platform digital.

Sejarah Ekonomi Perhatian

Konsep ekonomi perhatian pertama kali diperkenalkan Herbert A. Simon di tahun 1960 an, yang melihat isu banjir informasi sebagai sejatinya punya dimensi ekonomi.

Kemudian di 2001, Devenport dan Beck pertama kali mendefinisikan ekonomi perhatian sebagai pendekatan pengelolaan informasi yang memperlakukan perhatian masyarakat sebagai komditas langka dan membutuhkan berbagai teori ekonomi untuk bisa menyelesaikan berbagai persoalan manajemen informasi.

Ekonomi perhatian kian relevan dengan lahirnya era big data di tahun 2010 an, yang di dekade berikutnya diperkaya dengan lahirnya era AI.

Semula, model bisnis yang memonetisasi perhatian masyarakat (yang lazimnya tanpa consent pengguna) dimungkinkan karena minimnya regulasi, yang oleh Prof. Shoshana Zuboff dikenal senagai kapitalisme pengawasan (surveillance capitalism).

Kini, ekonomi perhatian secara global nilainya ditaksir mencapai triliunan dolar. Di AS sendiri saja misalnya, David S. Evans menaksir tembus USD7,1 triliun dan 437 miliar jam pada 2016 lalu. Perusahaan seperti Meta, Google, Apple, Amazon dan Microsoft (big 5) membukukan pendapatan USD1,4 triliun atau naik 55% di 2021.

Indonesia Masuk Fase Baru Ekonomi Digital

Konteks Indonesia pada 2026 membuat isu ini semakin relevan. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto baru-baru ini menyebutkan nilai ekonomi digital Indonesia pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar USD130 miliar.

Angka tersebut diproyeksikan meningkat hampir tiga kali lipat menjadi USD366 miliar pada 2030, seiring semakin luasnya adopsi teknologi digital dan AI di berbagai sektor.

"Pengembangan artificial intelligence menjadi salah satu agenda strategis pemerintah," kata Airlangga dalam konferensi pers usai menghadiri World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2026 di Shanghai secara daring, Jumat malam (17/7/2026).

Dengan penetrasi internet yang semakin tinggi, ledakan transaksi e-commerce, pertumbuhan live shopping, dominasi video pendek, hingga semakin masifnya penggunaan AI generatif, masyarakat Indonesia menghabiskan semakin banyak waktu di ruang digital.

Artinya, semakin lama masyarakat berada di platform digital, semakin besar pula nilai ekonomi yang dihasilkan.

Ironisnya, sebagian besar nilai tersebut justru mengalir ke perusahaan platform global melalui iklan digital, penjualan data perilaku pengguna, dan algoritma yang dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin.

Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa model bisnis platform digital dibangun dengan mengumpulkan data perilaku pengguna, kemudian menjual perhatian tersebut kepada pengiklan. Nilai ekonomi ini mencapai skala triliunan dolar AS secara global.

Perhatian Menjadi "Minyak Baru"

Selama bertahun-tahun ekonomi mengenal data sebagai "the new oil". Kini, banyak ekonom mulai melihat bahwa perhatian manusialah yang sesungguhnya menjadi minyak baru.

Data hanya memiliki nilai jika ada perhatian. Tanpa perhatian pengguna, iklan tidak menghasilkan uang, konten tidak memperoleh penonton, AI tidak memperoleh data perilaku, e-commerce kehilangan transaksi.

Dalam ekonomi digital modern, perhatian menjadi mata uang utama. Semakin lama seseorang bertahan di sebuah platform, semakin tinggi pula potensi keuntungan yang diperoleh perusahaan tersebut.

Tantangan Besar bagi Indonesia

Bagi Indonesia, ekonomi perhatian menghadirkan paradoks. Di satu sisi, ekonomi digital Indonesia terus tumbuh dan menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara.

Namun di sisi lain, sebagian besar nilai tambah ekonomi perhatian masih dinikmati platform digital asing. Artinya, masyarakat Indonesia menjadi "produsen perhatian", tetapi belum tentu menjadi penerima manfaat ekonomi terbesar.

Laporan PBB juga memperingatkan bahwa konsentrasi data pada sejumlah platform digital menciptakan kekuatan ekonomi yang sangat besar, mengurangi persaingan, melemahkan media lokal, serta berpotensi memengaruhi proses demokrasi dan pengambilan keputusan publik.

Produktivitas Bisa Jadi Korban

Dampak ekonomi perhatian bukan hanya soal bisnis digital. Bagi negara berkembang seperti Indonesia yang sedang mengejar target pertumbuhan ekonomi tinggi, perhatian yang tersedot ke aktivitas digital berisiko mengurangi produktivitas tenaga kerja.

Semakin banyak waktu yang dihabiskan untuk konsumsi konten yang tidak produktif, semakin kecil waktu yang tersedia untuk belajar, bekerja, berinovasi, maupun meningkatkan keterampilan.

Laporan PBB menilai reformasi ekonomi perhatian berpotensi meningkatkan produktivitas pekerja, kesehatan mental, dan kualitas pengambilan keputusan masyarakat apabila platform digital tidak lagi hanya mengejar durasi penggunaan, melainkan kesejahteraan pengguna.

Peluang Besar bagi Kreator Lokal

Meski demikian, ekonomi perhatian juga membuka peluang besar. Indonesia memiliki jutaan kreator konten, UMKM digital, media daring, hingga pelaku ekonomi kreatif yang seluruhnya bergantung pada perhatian publik.

Apabila ekosistem digital mampu memberikan pembagian nilai yang lebih adil, ekonomi perhatian dapat menjadi mesin pertumbuhan baru bagi industri kreatif, media nasional, pelaku UMKM, startup lokal, sektor pendidikan digital hingga ekonomi berbasis AI.

Sayangnya, laporan tersebut menilai model bisnis platform saat ini masih cenderung memberikan kompensasi yang tidak seimbang kepada para pembuat konten dibandingkan nilai ekonomi yang dihasilkan dari perhatian pengguna.

Agenda Yellow Economy

Bagi Indonesia, isu ekonomi perhatian tidak lagi sekadar persoalan teknologi. Ia telah menjadi isu kebijakan ekonomi. Pemerintah menghadapi tantangan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi digital tidak hanya meningkatkan valuasi perusahaan teknologi global,

Melainkan juga menciptakan nilai tambah domestik melalui perlindungan data pribadi, tata kelola AI, penguatan media nasional, peningkatan literasi digital, serta pemberdayaan pelaku ekonomi kreatif lokal.

PBB bahkan mengusulkan transformasi menuju "Yellow Economy", yakni model ekonomi digital yang menempatkan manusia sebagai pusat ekosistem digital, bukan sekadar objek eksploitasi algoritma. Model ini menekankan transparansi, kepemilikan data oleh individu, perlindungan privasi, serta penggunaan teknologi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perhatian Adalah Komoditas Baru

Di tengah ambisi Indonesia menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara, perhatian masyarakat kini telah berubah menjadi komoditas strategis.

Negara yang mampu mengelola perhatian warganya secara produktif bukan hanya akan melahirkan perusahaan teknologi bernilai tinggi, tetapi juga meningkatkan produktivitas, inovasi, kualitas demokrasi, dan daya saing ekonomi nasional.

Pada akhirnya, pertarungan ekonomi pada 2026 bukan lagi sekadar memperebutkan modal, sumber daya alam, atau tenaga kerja.

Pertarungan sesungguhnya adalah memperebutkan perhatian manusia. Dan bagi Indonesia, tantangannya bukan hanya menjaga agar perhatian itu tidak dieksploitasi, melainkan memastikan bahwa nilai ekonominya kembali memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.