Pada perdagangan Senin (31/8/2026), rupiah ditutup di level Rp17.722 per USD. Mata uang Garuda melemah 29 poin atau 0,16% dibandingkan posisi penutupan sebelumnya di Rp17.693 per USD.

Baca Juga: Rupiah Berpotensi Menguat ke Rp17.600 Karena Ini

Pengamat Pasar Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan, tekanan terhadap rupiah terutama berasal dari meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang mendorong penguatan dolar AS.

"Untuk perdagangan selanjutnya, mata uang rupiah diproyeksi fluktuatif namun diperkirakan melemah pada rentang Rp17.720-Rp17.780 per USD," ujar Ibrahim dalam riset hariannya, Selasa (1/9/2026).

Proyeksi tersebut menempatkan level Rp17.780 per USD sebagai area yang perlu diperhatikan pasar dalam jangka pendek.

Menurut Ibrahim, kondisi tersebut masih menjadi perhatian pasar karena konflik AS-Iran berpotensi mengganggu distribusi energi global melalui Selat Hormuz.

Tekanan terhadap rupiah meningkat setelah pasukan AS menyerang dua peluncur rudal Iran di Pulau Larak pada Minggu (30/8/2026). Pulau tersebut berada di kawasan Selat Hormuz yang menjadi jalur penting bagi perdagangan energi global.

Iran kemudian melancarkan serangan balasan terhadap pangkalan AS di Yordania. Perkembangan tersebut membuat pasar kembali meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko eskalasi konflik di kawasan Teluk.

Bagi pasar keuangan, eskalasi konflik biasanya meningkatkan permintaan terhadap aset yang dianggap lebih aman, termasuk dolar AS. Kondisi ini dapat memberikan tekanan tambahan terhadap mata uang negara berkembang seperti rupiah.

"Ketidakpastian geopolitik global dan lonjakan harga energi berpotensi semakin membebani APBN," kata Ibrahim.

Risiko tersebut semakin besar karena upaya untuk mengakhiri konflik masih menghadapi hambatan. Pada saat yang sama, akses pelayaran melalui Selat Hormuz masih menjadi perhatian pasar energi.

Reuters melaporkan harga minyak Brent sempat naik lebih dari 2% setelah serangan AS terhadap Iran. Brent bahkan mencapai USD91,52 per barel sebelum berada di sekitar USD90 per barel dalam perdagangan tersebut.

Kenaikan harga minyak menjadi persoalan penting bagi Indonesia karena dapat meningkatkan biaya pengadaan energi dan pada akhirnya memengaruhi kebutuhan subsidi serta kompensasi energi.

Tekanan terhadap rupiah juga datang dari Amerika Serikat. Ketua Federal Reserve Kevin Warsh dalam Simposium Jackson Hole menegaskan bahwa stabilitas harga tetap menjadi fokus utama bank sentral AS. 

Warsh menyebut inflasi masih berada di atas target 2% dan mengatakan kondisi keuangan saat ini belum dapat disebut restriktif.

Pernyataan tersebut membuat pasar meningkatkan spekulasi bahwa The Fed masih membuka ruang untuk mempertahankan atau bahkan menaikkan suku bunga pada pertemuan September.

Reuters mencatat probabilitas kenaikan suku bunga The Fed meningkat dari sekitar 35% menjadi 64% setelah pernyataan Warsh. 

Pasar kini juga menunggu data ketenagakerjaan dan inflasi AS yang akan menjadi pertimbangan penting sebelum pertemuan The Fed pada 15-16 September 2026.

Jika ekspektasi suku bunga AS kembali meningkat, dolar berpotensi memperoleh dukungan karena aset berbasis dolar menjadi relatif lebih menarik.

Bagi rupiah, kondisi tersebut menjadi tantangan tambahan. Artinya, tekanan terhadap rupiah tidak hanya berasal dari konflik geopolitik, tetapi juga dari arah kebijakan moneter AS.

Di dalam negeri, kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah memiliki konsekuensi langsung terhadap fiskal.

Ibrahim menyebut terdapat tiga variabel utama yang memengaruhi besaran subsidi energi, yakni harga energi global, nilai tukar rupiah dan konsumsi energi domestik.

Ketika harga minyak naik bersamaan dengan rupiah yang melemah, biaya pengadaan energi dalam rupiah ikut meningkat.

Hingga akhir Juni 2026, realisasi subsidi dan kompensasi energi telah mencapai sekitar Rp233 triliun.

Angka tersebut diperkirakan dapat meningkat hingga sekitar Rp526 triliun sampai akhir tahun. Jika terealisasi, nilai tersebut hampir Rp200 triliun lebih tinggi dibandingkan alokasi awal APBN yang berada di sekitar Rp338 triliun.

Kondisi ini membuat pergerakan rupiah menjadi semakin penting bagi APBN. Pelemahan kurs tidak hanya berdampak pada pasar keuangan, tetapi juga dapat meningkatkan kebutuhan anggaran untuk pengadaan energi.

Dengan demikian, terdapat hubungan antara konflik geopolitik, harga minyak, nilai tukar dan ruang fiskal pemerintah.

Risiko tersebut juga tercermin dalam rancangan anggaran pemerintah untuk 2027.

Berdasarkan dokumen RAPBN 2027, pemerintah merancang anggaran subsidi energi sebesar Rp272,94 triliun. Nilai tersebut meningkat 20,1% dibandingkan perkiraan realisasi subsidi energi 2026 sebesar Rp227,25 triliun.

Untuk subsidi BBM jenis tertentu seperti Pertalite dan Solar, anggarannya mencapai Rp28,7 triliun. Angka tersebut naik sekitar 8,71% dibandingkan perkiraan realisasi 2026 sebesar Rp26,4 triliun.

Kenaikan anggaran tersebut menunjukkan bahwa pemerintah juga memperhitungkan tekanan biaya energi dalam penyusunan RAPBN 2027.

Namun, perkembangan harga minyak dan nilai tukar tetap menjadi variabel yang dapat memengaruhi kebutuhan fiskal sepanjang tahun.

Pergerakan rupiah selanjutnya akan sangat bergantung pada perkembangan konflik AS-Iran, arah harga minyak, pergerakan indeks dolar AS serta ekspektasi pasar terhadap kebijakan The Fed.

Di sisi lain, pasar juga akan mencermati data ekonomi AS yang dapat memengaruhi keputusan bank sentral tersebut pada September.

Jika konflik Timur Tengah kembali meningkat dan harga minyak terus berada pada level tinggi, tekanan terhadap mata uang negara berkembang berpotensi bertahan.

Sebaliknya, meredanya konflik, membaiknya keamanan pelayaran di Selat Hormuz dan perubahan ekspektasi terhadap kebijakan The Fed dapat memberikan ruang bagi rupiah untuk stabil.

Untuk saat ini, rupiah menghadapi tekanan dari dua sisi sekaligus sentimen eksternal yang meningkatkan permintaan dolar AS dan risiko kenaikan biaya energi yang dapat memperbesar tekanan terhadap fiskal domestik.