Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Plt. Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja menjelaskan Pemkab Bekasi melalui institusi terkait  telah melakukan pemetaan dan pendataan areal pertanian yang terdampak musim kemarau sekaligus mengecek kondisi irigasi di kawasan itu. 

"Persoalan yang ditemukan mencakup hambatan kelancaran distribusi air irigasi yang disebabkan kerusakan jembatan pada titik BKG 6 maupun penumpukan eceng gondok di BKG 15 dan BKG 16 sehingga menghambat aliran air," kata Asep Surya Atmaja di Bekasi, Selasa.

Pemkab Bekasi akan mengalokasikan pembangunan empat jembatan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebagai bagian dari upaya memperlancar aliran air di kawasan saluran irigasi BKG 16 hingga BKG 25 atau sepanjang 10 kilometer tersebut.

Kegiatan normalisasi saluran tersebut juga dipastikan akan dikerjakan dalam waktu dekat bersama BBWS serta Perum Jasa Tirta (PJT) II. Apabila seluruh dukungan teknis dan kewenangan telah disepakati, pekerjaan normalisasi ditargetkan mulai dilaksanakan pada Senin pekan depan.

"Kita tidak ingin petani mengalami kekeringan saat kemarau, tetapi juga tidak ingin masyarakat terdampak banjir ketika musim hujan. Dengan normalisasi ini, aliran air akan lebih lancar sehingga kebutuhan irigasi terpenuhi dan risiko banjir dapat dikurangi," kata dia.

Dampak kemarau

Ribuan hektare lahan sawah di empat desa se-Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi terdampak kekeringan akibat saluran irigasi tidak mengalir optimal akibat pendangkalan atau sedimentasi sehingga menyulitkan petani mendapatkan suplai air untuk kebutuhan tanam padi.

"Total ada ribuan hektare sawah terdampak, paling parah dirasakan petani Desa Karangharja yang telah mengalami gagal tanam selama hampir tiga musim tanam padi," kata Camat Pebayuran Hasyim Adnan Adha di Cikarang.

Dia menyatakan kondisi nyaris serupa juga dialami sejumlah wilayah lain termasuk Desa Karangsegar hingga para petani turut menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pada Senin (27/7) yang direspons pemerintah daerah dengan meninjau lokasi hari ini.

Ia menjelaskan dampak kekeringan tidak hanya dirasakan oleh dua desa tetapi telah meluas ke empat desa. Kondisi tersebut sangat merugikan petani karena luas lahan terdampak mencapai hampir separuh dari total luas sawah di wilayah tersebut.

"Dari total luas sawah di Kecamatan Pebayuran yang mencapai 6.800 hektare, diperkirakan 2.000 hingga 3.000 hektare terdampak dan tidak bisa ditanami," ujarnya.

Menurut Hasyim persoalan tersebut telah disampaikan para petani dalam audiensi, khususnya masyarakat Desa Karangsegar dan Desa Karangharja. Mereka mengeluhkan air irigasi yang belum dapat mengalir hingga ke area persawahan.

Ia mengaku kondisi ini memprihatinkan mengingat aliran air di wilayah hulu masih tersedia dengan baik. Namun, air tersebut tidak dapat menjangkau sejumlah desa akibat adanya hambatan pada saluran irigasi.

Salah satu penyebab utama persoalan tersebut adalah sedimentasi pada saluran Bendung Kedunggede (BKG) 15-25 atau sepanjang 10 kilometer. Sementara titik BKG 26 telah dilakukan normalisasi melibatkan sejumlah unsur terkait mulai dari pemerintah daerah, BBWS hingga Kementerian.

"Normalisasi di titik BKG 26 sudah terealisasi sepanjang delapan hingga 10 kilometer melalui kerja sama berbagai pihak. Kalau di BKG 15-25 sendiri saat ini telah mengalami sedimentasi dengan ketinggian mencapai setengah hingga satu meter pada sejumlah titik, menyebabkan hambatan aliran air," katanya.

Dirinya berharap otoritas berwenang terkait yakni Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dibantu pemerintah daerah serta pihak terkait dapat segera mencari solusi permanen untuk mengatasi persoalan tersebut. Kewenangan pengelolaan saluran dan debit air juga perlu disinergikan agar kebutuhan petani terpenuhi.

"Ini menyangkut ketahanan pangan sehingga sangat urgensi untuk segera ada solusi penanganan secara tuntas agar ke depan petani bisa kembali menanam dan memanen dengan baik demi menjaga produktivitas hasil pertanian daerah," katanya.

Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Editor : Syarif Abdullah

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.