Liputan6.com, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau masyarakat tetap tenang menanggapi isu penundaan transaksi pada rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Supriyono. Langkah ini ditegaskan sebagai prosedur standar untuk memastikan keamanan sistem keuangan nasional.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae memastikan bahwa hak dan simpanan nasabah di industri perbankan tetap mendapat perlindungan penuh dari negara.

"OJK menyampaikan bahwa dana masyarakat yang disimpan di bank tetap aman, dijaga kerahasiaannya berdasarkan UU Perbankan, serta dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)," kata Dian Ediana Rae dalam jawaban tertulisnya dikutip dari Antara, Rabu (26/8/2026).

Dian menjelaskan, pengawasan terhadap prosedur pengamanan rekening nasabah berada di bawah kewenangan OJK. Lembaga pengawas ini terus berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara profesional.

OJK menyadari dinamika yang berkembang di masyarakat. Isu perbankan sekecil apa pun berpotensi memengaruhi reputasi serta tingkat kepercayaan publik terhadap kestabilan sistem keuangan secara keseluruhan.

"OJK sangat memahami bahwa kepercayaan (trust) adalah fondasi utama industri jasa keuangan dan OJK juga memahami bahwa kejadian sebagaimana berbagai pemberitaan tersebut menimbulkan pertanyaan di masyarakat," kata Dian.

Meski begitu, Dian menekankan bahwa tindakan penundaan transaksi yang dijalankan sesuai regulasi justru hadir sebagai bentuk perlindungan bagi nasabah, bukan sebuah ancaman. Prosedur ini bersifat sementara dan berlangsung selama masa penyelidikan. Jika tidak ditemukan pelanggaran pidana, akses rekening akan dipulihkan seperti semula.

"Dengan demikian, pemahaman terkait sistem yang bekerja untuk melindungi kepentingan semua pihak secara adil dan profesional tersebut pada prinsipnya merupakan bagian yang penting untuk meningkatkan dan menjaga kepercayaan masyarakat," kata Dian.