Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara), pada Selasa (6/10/2026). Rakor berlangsung di Kantor Bupati Malinau dengan membahas kondisi terkini sejumlah infrastruktur jalan di kawasan perbatasan negara.

Tito menjelaskan kepada awak media, kedatangannya ke Malinau untuk melihat secara langsung kondisi jalan di kawasan perbatasan. Berdasarkan informasi yang diterimanya, kerusakan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan, khususnya di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, Kaltara menghambat akses transportasi dan logistik di daerah tersebut.

"Mereka harus melalui seperti Krayan, harus melalui jalan udara atau jalan sungai, sampai berhari-hari. Nah, ini buat kita juga prihatin," ujar Tito, Selasa (6/10/2026).

Tito mengatakan, kondisi tersebut sebelumnya telah dibahas dan dirapatkan untuk memperoleh penanganan lebih lanjut. Namun, upaya tersebut belum membuahkan hasil yang optimal. Kemudian, beberapa waktu lalu, Menteri Pertahanan (Menhan) yang juga Ketua Harian Dewan Pertahanan Nasional (DPN), Sjafrie Sjamsoeddin meninjau kawasan tersebut. Selanjutnya, Sjafrie berkoordinasi dengan Mendagri untuk memperkuat kawasan perbatasan agar sejalan dengan konsep program penguatan daerah perbatasan luar BNPP.

Tito menilai, pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan konektivitas dan pemerataan pembangunan. Menurutnya, pembangunan kawasan perbatasan juga merupakan langkah strategis dalam memperkuat nasionalisme karena wilayah tersebut merupakan garda terdepan negara dalam menghadapi potensi infiltrasi dari negara lain.

"Nah, oleh karena itu Pak Menhan menelepon saya, menelepon Menteri PU, agar dikoordinasikan akses jalan ini harus bisa dituntaskan. Nah, tadi kita mendengar paparan dari Kementerian PU, mereka sanggup menyelesaikannya dalam waktu 3 tahun, paling lambat awal 2029, dimulai tahun depan 2027-2029," tambahnya.

Tito menambahkan, berdasarkan paparan perwakilan Kementerian PU, pembangunan infrastruktur tersebut membutuhkan sekitar Rp32 triliun. Karena itu, ia meminta Kementerian PU untuk mematangkan konsep pembangunan dan menyusun rencana berdasarkan skala prioritas.

Hal tersebut juga sejalan dengan masukan Gubernur Kaltara dan Bupati Malinau agar pembangunan diprioritaskan di wilayah yang memiliki penduduk. Nantinya, hasil pematangan konsep tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk ditindaklanjuti.

"Kita akan matangkan dulu konsep, tadi dari PU akan mematangkan konsep Rencana Induk Pembangunannya, dan dibelah per tahun, sesuai skala prioritas tadi, berapa anggaran tiap tahun. Setelah itu kami akan melapor kepada Bapak Presiden," tambah Tito.

Ia juga menyarankan agar rapat koordinasi digelar secara rutin oleh kementerian dan lembaga terkait untuk membahas progres pembangunan di kawasan tersebut. Dengan koordinasi berkelanjutan, diharapkan pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan dapat lebih merata dan dirasakan langsung oleh masyarakat setempat.

Dalam Rakor tersebut juga dihadiri Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, Bupati Malinau Wempi Wellem Mawa, Direktur Pertahanan Kementerian Pertahanan Raymond Lambok Malindo Sitanggang, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Pembangunan Jalan Kementerian PU Moch. Iqbal Tamher, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kaltara Kementerian PU Tri Bakti Mulianto, serta pihak terkait lainnya.

(rah/rah) [Gambas:Video CNBC]