AKURAT.CO Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa meminta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) memperkuat sistem peringatan dini (early warning system) guna mengantisipasi berbagai risiko yang dapat memengaruhi kondisi fiskal dan perekonomian nasional.

Menurut Purbaya, kemampuan mendeteksi potensi gejolak sejak dini menjadi salah satu prasyarat agar pengelolaan keuangan negara tetap adaptif di tengah dinamika ekonomi global yang terus berubah.

"DJPb diharapkan terus mengembangkan sistem early warning untuk memantau kondisi ekonomi dan keuangan, sehingga mampu memberikan respons cepat terhadap potensi risiko," ujar Purbaya dalam Forum Strategis Nasional Penataan Organisasi DJPb Tahun 2026 di Jakarta, Selasa (28/7/2026).

Baca Juga: Menkeu Purbaya Isyaratkan SMV Jadi Instrumen Bayar Utang Whoosh

Ia menilai, pengelolaan keuangan negara tidak lagi cukup hanya berfokus pada administrasi anggaran, tetapi juga harus mampu menjadi instrumen yang responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Karena itu, penataan organisasi DJPb diarahkan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, mempercepat proses kerja, sekaligus memperjelas pembagian fungsi dan tanggung jawab di lingkungan perbendaharaan negara.

Purbaya menegaskan, kebijakan fiskal harus dijalankan dengan tetap mengedepankan integritas, disiplin, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

"Inovasi dalam pengelolaan keuangan negara harus selalu ditopang oleh pengetahuan, kemampuan, dan komitmen yang kuat," katanya.

Selain itu, pengalaman DJPb dalam mengelola arus kas negara selama menghadapi berbagai dinamika ekonomi dinilai perlu didokumentasikan sebagai pengetahuan institusional agar dapat menjadi referensi dalam menghadapi tantangan di masa mendatang.

Baca Juga: Menkeu Purbaya: Likuiditas Cukup, Ekonomi RI Optimis Tumbuh Lebih Cepat

Menurut Purbaya, modernisasi organisasi menjadi bagian penting untuk memperkuat kapasitas DJPb dalam menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung agenda pembangunan nasional.

"DJPb diharapkan semakin siap menjadi institusi modern yang mampu menjawab kebutuhan negara, menjaga stabilitas fiskal, dan mendukung pembangunan menuju Indonesia Maju," ujarnya.