Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintah tengah membahas kemungkinan mengembalikan kewenangan pengangkatan guru ke pemerintah pusat untuk memperbaiki sistem pendidikan nasional.

“Ya, seluruh sistem pendidikan itu harus diperbaiki. Mulai dari rekrutmen guru yang paling utama,” kata Prabowo dalam program Presiden Prabowo Menjawab, dikutip di Jakarta, Rabu.

Prabowo menjelaskan desentralisasi merupakan bagian dari semangat demokratisasi yang bertujuan baik, tetapi pelaksanaan rekrutmen guru oleh pemerintah daerah menghadirkan tantangan dalam menjaga objektivitas dan kualitas tenaga pendidik.

Ia mengatakan proses pengangkatan guru perlu didasarkan pada kemampuan, kebutuhan sekolah, dan standar kualitas, bukan kedekatan pribadi maupun kepentingan politik.

“Kalau diserahkan kepada pemerintah kabupaten, pemerintah (provinsi) gubernur, rekrutmen guru apakah kita yakini kualitasnya itu? Kita harus bicara realita. Apakah bupati itu objektif atau dia angkat saudara-saudara dia jadi guru? Tim sukses dia? Dan sebagainya. Ini yang jadi dilema bagi kita,” kata Prabowo.

Prabowo juga menempatkan digitalisasi kelas sebagai salah satu langkah untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan, termasuk membantu guru meningkatkan kemampuan mengajar dan siswa memperoleh materi pembelajaran yang lebih menarik.

“Karena itulah saya mau lompat. Ini kesulitan, makanya saya taruh digitalisasi kelas-kelas itu semua, supaya nanti guru-guru yang kurang mampu bisa juga belajar dari situ. Dan anak-anak yang kurang mampu, tertarik belajar dari situ,” kata Prabowo.

Namun, Prabowo menegaskan digitalisasi tidak dapat menggantikan peran guru karena pembenahan mendasar pendidikan tetap membutuhkan rekrutmen dan pendidikan guru yang berkualitas.

Prabowo juga mengungkapkan rencana crash program dengan merekrut lulusan perguruan tinggi terbaik dari berbagai disiplin ilmu untuk membantu mengajar di sekolah-sekolah yang paling tertinggal.

Ia mencontohkan pemerintah dapat memulai program tersebut pada jenjang SD dengan merekrut sekitar 30 ribu sarjana untuk ditempatkan di sekolah-sekolah yang paling tertinggal.

Selain itu, Prabowo menyebut pemerintah dapat melibatkan aparatur sipil negara (ASN) yang telah bekerja untuk menjalani penugasan singkat selama dua atau tiga minggu di sekolah sesuai kebutuhan daerah.

Prabowo menegaskan peningkatan kualitas pendidikan juga harus disertai perbaikan kesejahteraan guru. “Yang penting ini kita harus memperbaiki kesejahteraan guru dan kita sudah banyak lakukan dalam banyak hal,” tegasnya.

Ia kemudian menyampaikan pemerintah tengah membahas kemungkinan pengembalian kewenangan pengangkatan guru kepada pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya membangun sistem rekrutmen yang lebih objektif dan terukur.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Uploader : Bima Agustian

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.