Bagikan:

JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Bersama MPR RI, DPR RI, dan DPD RI menunjukkan arah pemerintahan. Isinya disebut tak sekadar memberi pesan politik tapi memaparkan capaian kerja pemerintah lewat angka riil.

"Saya memberikan nilai 99,9. Ini bukan karena pidatonya bagus secara retorika saja, tetapi karena Presiden mampu menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah mulai menghasilkan angka-angka yang terukur," kata Iwan kepada wartawan yang dikutip pada Sabtu, 15 Agustus.

"Ada output, ada outcome, dan ada arah yang jelas," sambung dia.

Iwan juga bilang pidato Prabowo juga tak menimbulkan kontroversi. Eks Menteri Pertahanan dianggap malah menjelaskan banyak hal, seperti perbaikan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga terjadi peningkatan laba dibanding tahun 2024.

"Kenaikan laba BUMN dari Rp186 triliun menjadi Rp326 triliun menunjukkan adanya perbaikan tata kelola dan efisiensi yang signifikan. Ini bukan angka kecil. Ini menunjukkan aset negara dapat dikelola lebih produktif," tegasnya.

Selain itu, Iwan juga menyoroti keberanian pemerintah melakukan koreksi terhadap data, tata kelola, dan kinerja institusi negara.

"Presiden sedang membangun budaya pemerintahan yang tidak boleh puas dengan angka di atas kertas," ujarnya.

Lebih lanjut, Iwan melihat benang merah pidato Prabowo berisi gagasan mengenai kemandirian nasional melalui industrialisasi, hilirisasi, penguatan BUMN, ketahanan pangan, energi, serta pengembangan industri nasional.

Salah satunya, adalah disinggungnya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi bagian penting dari arah pemerintahan Prabowo.

BACA JUGA:

"Presiden ingin Indonesia tidak menjadi negara yang hanya menjadi pasar. Indonesia harus menjadi negara yang memproduksi, mengolah, memiliki teknologi, menciptakan nilai tambah dan menikmati hasil kekayaan alamnya sendiri," jelasnya.

Karena itu, Iwan menilai pidato kenegaraan tersebut harus menjadi ukuran kinerja pemerintah pada tahun berikutnya. Publik, kata dia, perlu kembali menagih capaian pemerintah berdasarkan indikator yang terukur.

“Hari ini Presiden menyampaikan capaian. Tahun depan publik harus kembali menagih. Berapa pertumbuhan ekonominya, bagaimana kemiskinan, pengangguran, daya beli, investasi, penerimaan negara, kinerja BUMN, kualitas pendidikan dan kesehatan. Jadi pidato ini harus menjadi kontrak kinerja yang bisa diuji,” tegasnya.