Cirebon (ANTARA) - Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon, Jawa Barat, melakukan pembenahan internal dengan mendata ulang kios, mengevaluasi kontrak dan mengoptimalkan pengelolaan aset untuk meningkatkan penerimaan serta kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD).

Direktur Utama Perumda Pasar Berintan Kota Cirebon Iyan Rahadian Sunardi mengatakan pendataan diperlukan, agar perusahaan memiliki gambaran riil mengenai potensi pendapatan dari 11 pasar yang dikelola.

“Kami harus punya data yang akurat. Kios yang aktif, kios yang tidak aktif, data perizinan, semuanya harus jelas,” kata Iyan di Kota Cirebon, Rabu.

Menurut dia, data tersebut nantinya menjadi dasar dalam menghitung potensi pendapatan sekaligus menyusun langkah pengelolaan pasar secara lebih terukur.

Pihaknya pun menginventarisasi kontrak kerja sama, yang telah berakhir maupun segera habis masa berlakunya untuk kemudian dilakukan kajian dari sisi hukum.

“Kalau ada kontrak yang dinilai merugikan Perumda, tentu akan kami evaluasi dan perbaiki,” ujarnya.

Iyan menyebut Perumda Pasar Berintan merealisasikan setoran PAD sebesar Rp304 juta pada 2025 dari target Rp337 juta. Pada 2026, perusahaan daerah tersebut mendapat target setoran PAD sebesar Rp403 juta.

Ia mengakui angka tersebut, masih belum mencerminkan potensi pendapatan dari aktivitas perdagangan dan aset yang tersedia di seluruh pasar.

“Tugas kita semua, termasuk kepala pasar dan seluruh bidang, adalah bagaimana potensi besar tersebut bisa benar-benar dioptimalkan,” katanya.

Selain retribusi harian, pihaknya memetakan sumber pendapatan lain melalui pemanfaatan aset, sewa ruang, kerja sama dengan investor, reklame, parkir dan pengelolaan fasilitas pasar.

Iyan mengatakan sejumlah ruang dan titik kosong di badan pasar mulai dimanfaatkan, termasuk untuk reklame, dan langkah tersebut telah menghasilkan tambahan pemasukan dalam sebulan terakhir.

“Untuk reklame dan beberapa titik yang kosong di badan pasar, selama satu bulan ini kami genjot. Sudah mulai ada pemasukan,” tuturnya.

Namun, kata dia, optimalisasi retribusi masih menghadapi persoalan berupa praktik tawar-menawar tarif di lapangan yang dapat memengaruhi penerimaan perusahaan.

"Oleh karena itu, pihak manajemen menyiapkan penataan mekanisme penarikan retribusi agar penerimaan dapat dihitung dan dikelola secara lebih tertib, sekaligus mempertimbangkan kondisi pedagang," ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor : Ricky Prayoga

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.