gop-crypto.vip

Persib Menang Lawan Klub Korea, Wali Kota Bandung Titip Ada Penerbangan ke Seoul

Bandung -

Ada permintaan dari Wali Kota Bandung Muhammad Farhan kepada Presiden Direktur Lion Group Captain Daniel Putut Kuncoro Adi. Farhan menitipkan aspirasi warga Bandung agar suatu saat tersedia penerbangan langsung dari Bandung menuju Seoul, Korea Selatan.

Permintaan itu disampaikan Farhan saat membahas potensi pengembangan penerbangan dari Bandara Husein Sastranegara. Ia bahkan mengaitkannya dengan kemenangan Persib Bandung atas klub Korea Selatan, FC Seoul dalam laga AFC Champions League Two 2026/2027, Rabu (16/9) lalu.

"Saya nitip boleh suara warga Bandung ke Seoul, Pak? Soalnya Persib sudah menang 1-0, kita taklukkan Seoul," ujar Farhan sambil tertawa.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pernyataan tersebut disampaikan dengan nada bercanda. Farhan mengaku kemenangan Persib atas klub Korea membuat dirinya sangat bangga. "Betul, menang lawan klub Korea. Cukup sekali menang, saya berasa jadi juara dunia," katanya.

Sebelumnya, Presiden Direktur Lion Group Capt Daniel Putut Kuncoro Adi mengatakan Bandara Husein Sastranegara memiliki potensi untuk dikembangkan lebih jauh. Menurut dia, apabila bandara dapat beroperasi selama 24 jam dan kembali melayani penerbangan internasional, kapasitas penerbangannya cukup besar.

"Bisa sampai per hari 25 penerbangan karena per jam di bandara ada 6 penerbangan setiap jam, jadi kalau bandara apalagi sudah sudah internasional dibuka 24 jam itu kapasitasnya sudah bagus," kata Daniel.

Ia menyebut sejumlah rute memiliki potensi besar dari Bandung, salah satunya Bali dan Kuala Lumpur. Menurutnya, Bandung juga memiliki daya tarik yang dapat mendukung konektivitas udara, mulai dari wisata, kuliner, pendidikan, olahraga hingga kesehatan.

Maskapai Lion Group sudah menerbangkan Super Air Jet ke Bandung dengan destinasi pilihan sepertiDenpasar Bali dan KualaNamu, Medan. Kemudian menyusul Bandung-Makassar dan Bandung-Pontianak mulai 19 September 2026, disusul Bandung-Balikpapan pada 22 September 2026.

"Bandung masih menjadi tempat tujuan wisata, kuliner, pendidikan, olahraga, kesehatan juga ada di sini, bisa kita jual," ujarnya.

Dengan potensi tersebut, pengembangan rute internasional dari Bandara Husein Sastranegara menjadi salah satu peluang yang dapat dibuka apabila status dan operasional bandara mendukung.

Wali Kota Bandung juga melihat antusiasme masyarakat terhadap kembali aktifnya Bandara Husein Sastranegara masih tinggi. Pemkot Bandung menargetkan jumlah penumpang di Bandara Husein Sastranegara dapat mencapai sekitar 3.000 penumpang per hari hingga Desember 2026.

"Sekarang baru 1.300-1.600 penumpang. Baru setengahnya. Kalau sudah 3.000 penumpang per hari, itu sudah kembali ke masa 2023," ujar Farhan.

Sementara untuk kembali ke kondisi sebelum pandemi COVID-19, jumlah penumpang ditargetkan dapat mencapai sekitar 9.000 penumpang per hari. "Di situ baru full ekonominya berjalan," katanya.

Perbaikan Infrastruktur Terus Dikebut

Sambil mendorong peningkatan jumlah penumpang, Pemkot Bandung juga menyiapkan sejumlah pembenahan infrastruktur di sekitar Bandara Husein Sastranegara.

Wali Kota Bandung mengatakan sejumlah pekerjaan seperti penerangan jalan umum (PJU) dan perbaikan jalan telah dilakukan. Namun, masih ada pekerjaan lain yang menjadi perhatian pemerintah kota. Salah satunya adalah penataan kabel udara di sekitar kawasan bandara.

"PJU sudah beres, jalan sudah beres. Ada dua pekerjaan besar yang belum beres. Satu, beberes kabel udara. Ini saya akan prioritaskan. Belum Desember sudah pada turun ke bawah," ujarnya.

Selain itu, Pemkot Bandung tengah membicarakan rencana pembangunan akses langsung dari Gerbang Tol Pasteur menuju kawasan Bandara Husein Sastranegara.

Rencana tersebut dibahas bersama sejumlah pemangku kepentingan, termasuk Kementerian PPN/Bappenas.

Terkait kemungkinan perluasan Bandara Husein Sastranegara apabila kembali menjadi bandara internasional, Wali Kota Bandung mengatakan hal tersebut secara teknis memungkinkan. Namun, realisasinya membutuhkan kesepakatan sejumlah pihak, termasuk TNI AU, Angkasa Pura, dan PT Dirgantara Indonesia (PTDI).

"Kewenangannya ada di Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional," tuturnya.

(ddn/ddn)