Bagikan:

JAKARTA - Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia atau JMSI Teguh Santosa meluruskan narasi yang beredar mengenai pernyataan Presiden Prabowo Subianto soal senjata nuklir Iran.

Teguh mengatakan potongan video dan narasi di ruang publik telah keluar dari konteks utuh pernyataan Prabowo di depan pengurus Kamar Dagang dan Industri atau Kadin di Istana Negara, Jumat, 31 Juli 2026.

Menurut Teguh, Prabowo saat itu sedang menjelaskan dilema yang dihadapi pelaku usaha nasional, termasuk risiko geopolitik yang bergerak cepat dan penuh ketidakpastian.

Setelah menyimak pernyataan Prabowo secara utuh, Teguh mengaku tidak menemukan satu kalimat pun yang menyatakan Iran secara pasti telah memiliki senjata nuklir.

Ia menilai respons negara-negara Timur Tengah yang disebut Prabowo merupakan uraian situasi hipotetis. Dalam kajian hubungan internasional, pendekatan seperti itu biasa dipakai dalam game theory atau teori permainan.

“Apa yang disampaikan Prabowo murni merupakan sebuah analisis penguraian situasi hipotetikal mengenai dinamika yang sedang terjadi di panggung politik internasional,” ujar Teguh dari Bandung, Rabu, 5 Agustus 2026.

BACA JUGA:

Teguh juga merupakan pengamat hubungan internasional dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia menulis sejumlah buku tentang isu politik global, antara lain Di Tepi Amu Darya, Perdamaian yang Buruk, Perang yang Baik, Buldozer dari Palestina, dan Di Tepi Sungai Efrat.

Ia juga menulis buku Reunifikasi Korea: Game Theory yang diangkat dari disertasinya di Universitas Padjadjaran, Bandung.

Teguh mengatakan konteks pembahasan Prabowo mengarah pada skenario terburuk jika eskalasi perlombaan senjata nuklir terjadi di suatu kawasan.

Menurut Teguh, analisis seperti itu lazim digunakan pemimpin negara untuk membaca risiko dan menyiapkan mitigasi. Bukan untuk menuduh suatu negara secara faktual.

Teguh mengatakan dirinya dalam berbagai kesempatan menyampaikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Pandangan itu, kata Teguh, sesuai fatwa pemimpin Revolusi Islam Iran, almarhum Ayatollah Ruhollah Khomeini.

Ia menjelaskan, senjata nuklir dinilai bertentangan dengan prinsip perang dalam Islam. Sebab, perang dalam Islam didasarkan pada pembelaan diri dan harus diskriminatif, yakni hanya menyasar kombatan.

“Adapun senjata nuklir tidak diskriminatif karena menyasar siapa pun, termasuk menghancurkan lingkungan hidup,” katanya.

Teguh kemudian membandingkan polemik ini dengan pernyataan Prabowo pada 2018 ketika mengutip novel Ghost Fleet: A Novel of the Next World War karya dua ahli strategi militer Amerika Serikat, PW Singer dan August Cole.

Dalam Ghost Fleet, berbagai situasi hipotetis diuraikan. Bukan hanya soal Indonesia bubar pada 2030, tetapi juga perang terbuka di antara kekuatan besar dunia.

Teguh mengatakan kehancuran sebuah negara atau kelahiran negara baru dalam rentang waktu tertentu merupakan materi fiksi strategis yang lazim dibahas pengamat politik luar negeri dan lembaga kajian.

Menurut Teguh, penggunaan skenario terburuk dalam literatur dan diskursus geopolitik bertujuan membangun kewaspadaan nasional.

Pesannya, kata Teguh, semua elemen bangsa perlu sadar bahwa berbagai skenario ancaman terhadap kedaulatan negara dibicarakan dan dikalkulasikan di luar negeri.

Teguh juga meminta masyarakat pers lebih berhati-hati menyebarkan informasi. Ia menilai pemotongan konteks pernyataan pejabat publik demi sensasi dapat menyesatkan masyarakat dan berpotensi mengganggu hubungan Indonesia dengan negara sahabat.

Sebagai organisasi perusahaan pers, kata Teguh, JMSI mendorong ekosistem pemberitaan yang akurat, berimbang, berbasis fakta, dan berbasis konteks.

Ia menekankan verifikasi terhadap pernyataan narasumber kunci seperti presiden perlu dilakukan agar pesan strategis tidak terdistorsi oleh kepentingan politik praktis.

Teguh mengajak pemangku kepentingan melihat arah kebijakan luar negeri Prabowo secara utuh. Menurutnya, pemahaman yang lengkap diperlukan agar Indonesia tidak terseret disinformasi di tengah persaingan global yang makin rumit.