Pengelolaan dana Korpri Kapuas jadi sorotan di rapat kerja pengurus

Selasa, 1 September 2026 22:12 WIB

Rapat kerja pengurus Korpri Kabupaten Kapuas di Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas, Selasa (1/9/2026). ANTARA/HO-Diskominfosantik Kapuas

Kuala Kapuas (ANTARA) - Pengelolaan iuran dan dana Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, menjadi sorotan dalam rapat pengurus Korpri setempat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Usis I. Sangkai, meminta pengurus baru Korpri setempat, tetap berkoordinasi dan menjalin komunikasi dengan pengurus lama, sehingga proses peralihan kepengurusan dapat berjalan lancar dan berbagai program Korpri yang telah berjalan dapat terus dilanjutkan.

“Harapan saya, seluruh pengurus Korpri yang baru dapat selalu berkoordinasi dengan pengurus yang lama, sehingga proses kepengurusan dan program-program Korpri ke depan dapat berjalan dengan lancar,” kata Usis di Kuala Kapuas, Selasa.

Hal itu disampaikannya, saat memimpin rapat kerja Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Kapuas di Ruang Rapat Kantor Bupati Kapuas. Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kapuas, Ketua Korpri Kapuas periode sebelumnya Septedy, serta tamu undangan lainnya.

Usis berharap rapat kerja tersebut, menjadi langkah awal dalam memperkuat organisasi Korpri kabupaten setempat, baik dari sisi kepengurusan maupun pengelolaan iuran dan dana organisasi, sehingga keberadaan Korpri dapat semakin memberikan manfaat bagi para anggotanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Kapuas, Mahrita, dalam laporannya menyampaikan bahwa rapat kerja ini dilakukan membahas terkait kepengurusan Korpri yang sudah banyak mengalami perubahan karena adanya anggota pengurus yang telah pensiun.

Selain itu, pihaknya juga menyampaikan kondisi iuran Korpri yang selama ini disetorkan melalui bendahara. Berdasarkan Surat Keputusan (SK) yang ada, besaran iuran Korpri Kapuas dinilai masih berada di bawah standar dibandingkan dengan kabupaten lainnya.

“Yang akan kita bahas juga tentang iuran Korpri yang disetorkan kepada bendahara. Di SK tersebut ternyata iuran Korpri kita di bawah standar dari kabupaten yang lain,” ujar Mahrita.

Baca juga: Bupati minta kerja sama dan koordinasi penanganan karhutla diperkuat di Kapuas

Menurutnya, selama ini pemanfaatan dana Korpri masih terbatas, terutama untuk pemberian bantuan atau donasi bagi anggota yang melahirkan maupun anggota yang mengalami kedukaan.

Disebutkan, dana Korpri Kapuas hingga saat ini telah terkumpul dalam jumlah yang cukup besar. Oleh karena itu, dalam rapat turut dibahas kemungkinan perluasan peruntukan dana tersebut agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi anggota Korpri.

Beberapa usulan pemanfaatan dana Korpri yang dibahas meliputi kegiatan keagamaan, peringatan HUT Korpri, kegiatan olahraga, pengembangan kompetensi anggota Korpri, serta kegiatan lainnya yang mendukung kesejahteraan dan pengembangan organisasi.

Sementara itu, Ketua Korpri Kapuas sebelumnya Septedy, menyampaikan bahwa pembaruan kepengurusan perlu segera dilakukan mengingat adanya perubahan pejabat dan banyaknya pengurus yang telah memasuki masa pensiun.

“Pembentukan Korpri ini sebenarnya terkait dengan jabatan. Artinya, ketika jabatan Sekda itu berganti, maka harusnya berganti pula jabatan Ketua Korpri,” kata Septedy.

Ia juga menyampaikan bahwa kepengurusan Korpri sebaiknya menggunakan nomenklatur berdasarkan jabatan, bukan nama pribadi. Dengan demikian, apabila terjadi pergantian pejabat, kepengurusan Korpri dapat menyesuaikan tanpa harus kembali mengubah struktur berdasarkan nama.

“Dengan dua alasan ini harusnya kita segera perbaharui saja. Lalu nanti diusulkan nama jabatan. Saya menyarankan agar hari ini dibentuk saja pengurus barunya, dengan catatan bukan lagi nama, tetapi jabatan,” katanya.

Sementara dalam hasil rapat kemudian menyepakati Sekda Kapuas Usis I Sangkai sebagai Ketua Korpri Kabupaten Kapuas yang baru. Kepengurusan tersebut selanjutnya akan diusulkan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.

Baca juga: Wabup Kapuas dukung penguatan forum komunikasi BPD

Baca juga: Bupati Kapuas minta kades kelola keuangan desa transparan dan bebas korupsi

Baca juga: Pemkab Kapuas hadirkan portal informasi ISPA dan kualitas udara akibat karhutla

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.