Jakarta (ANTARA) - Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno berharap persaingan dalam Muktamar Nahdlatul Ulama 2026 berlangsung sehat dan tanpa politik transaksional.

“Tentu kita berharap, dari lubuk hati yang paling dalam, berkompetisi yang sehat dan fair,” kata Adi dalam diskusi bertajuk “Stop Politik Transaksional di Muktamar NU” di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, persaingan yang sehat dan bebas dari politik transaksional penting untuk menjaga marwah NU pada masa mendatang.

“Bagi saya sesederhana itu saja yang kemudian akan membuat bagaimana muruah NU itu akan semakin mantap di masa-masa yang akan datang,” ujarnya.

Terkait dugaan politik transaksional atau politik uang dalam pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Adi menilai hal tersebut ironis jika terjadi dalam organisasi sosial keagamaan.

“Kalau isu tentang money politics, soal bisyarah, transaksi partai, itu publik mungkin menganggap sesuatu yang biasa. Akan tetapi, kalau ini terjadi pada organisasi sosial keagamaan, dan ini adalah organisasi Islam terbesar, tentu agak sangat ironis,” katanya.

Ia mengingatkan NU sebaiknya memusatkan perhatian pada kepentingan umat dan tidak berorientasi pada perebutan kekuasaan.

“Kalau NU agak sedikit cawe-cawe, dan genit dengan urusan-urusan di luar keagamaan, sosial, keumatan, misalnya politik, ya sudah NU jadi partai politik saja. Jelas dan lebih terbuka orientasinya pada kekuasaan,” ujarnya.

Sementara itu, CEO Alvara Research Center Hasanuddin Ali mengingatkan calon Ketua Umum PBNU agar berfokus pada kepentingan umat.

Ia mengatakan calon Ketua Umum PBNU setidaknya perlu memenuhi tiga kriteria, yakni memahami masa depan NU dan Indonesia, memiliki visi dan gagasan, serta mampu mengorkestrasi seluruh sumber daya yang dimiliki NU.

Muktamar NU 2026 dijadwalkan berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026.

Pewarta: Rio Feisal
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.