Pemprov Sulteng-Ditjenpas tingkatkan kualitas layanan pemasyarakatan

Minggu, 2 Agustus 2026 11:48 WIB

Kepala Kanwil Ditjenpas Sulteng Herman Mulawarman (kanan) melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulteng Anwar Hafid (kiri). ANTARA/HO-Kanwil Ditjenpas Sulteng

Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Sulawesi Tengah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan guna mendukung kesejahteraan warga binaan pemasyarakatan (WBP) setelah kembali ke masyarakat.

“Keberhasilan pemasyarakatan bukan hanya diukur selama seseorang menjalani pembinaan, tetapi ketika ia mampu kembali hidup mandiri, produktif, dan diterima oleh masyarakat. Karena itu, dukungan lintas sektor sangat dibutuhkan agar proses reintegrasi sosial berjalan optimal,” kata Kepala Kanwil Ditjenpas Sulteng Herman Mulawarman di Palu, Sabtu.

Untuk itu, kata dia, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulteng Anwar Hafid guna mematangkan empat langkah prioritas penguatan pemasyarakatan yang difokuskan pada peningkatan kualitas layanan, pemberdayaan warga binaan, serta penguatan sarana dan prasarana pemasyarakatan.

Ia menjelaskan pertama, pendataan warga binaan yang memiliki rumah tidak layak huni dilakukan sebagai dasar koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk memperoleh dukungan melalui program bedah rumah setelah mereka kembali ke masyarakat.

Selanjutnya kedua, program reintegrasi sosial dilakukan melalui pemberian bantuan modal usaha bagi warga binaan yang telah menyelesaikan masa pidananya.

Menurut Kakanwil, dukungan permodalan menjadi salah satu faktor penting agar mantan warga binaan mampu membangun usaha secara mandiri sekaligus meminimalkan potensi pengulangan tindak pidana.

Kemudian, pihaknya juga mengusulkan dukungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam penyusunan proposal pembangunan maupun perluasan Rutan Kelas IIA Palu yang saat ini mengalami overkapasitas.

Peningkatan kapasitas hunian, kata dia, menjadi kebutuhan untuk menunjang kualitas pembinaan, pelayanan, dan keamanan di lingkungan pemasyarakatan.

Selain itu, Kanwil Ditjenpas Sulteng menyampaikan proposal permohonan hibah tanah kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bagian dari penguatan infrastruktur pemasyarakatan di daerah.

Herman menegaskan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menghadirkan sistem pemasyarakatan yang semakin profesional dan berdampak.

“Dukungan Pemerintah Provinsi sangat kami harapkan agar berbagai program pembinaan dan pelayanan dapat berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menegaskan komitmennya mendukung berbagai program strategis Kanwil Ditjenpas Sulteng yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan pemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah siap membangun kolaborasi dengan Kanwil Ditjenpas. Program yang mendukung reintegrasi sosial, peningkatan kualitas pelayanan, maupun pembangunan sarana pemasyarakatan memiliki dampak yang luas sehingga perlu mendapat dukungan bersama,” kata Anwar.

Ia juga mengajak seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Sulteng memperkuat kolaborasi dengan Kanwil Ditjenpas Sulteng dan seluruh UPT Pemasyarakatan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Menurut dia, pembinaan warga binaan tidak dapat dilakukan oleh pemasyarakatan sendiri sehingga membutuhkan dukungan lintas sektor agar warga binaan memiliki kesempatan kembali menjadi pribadi yang produktif, mandiri, dan mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah.