Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) memetakan produk unggulan 39 desa perbatasan untuk dikembangkan menjadi bagian rantai pasok, sekaligus membuka akses pasar nasional dan negara tetangga.

"Pemetaan tersebut merupakan tindak lanjut asistensi pengembangan potensi unggulan desa melalui kerja sama antardesa dan kemitraan dengan pihak ketiga," kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kalimantan Barat Hendra Bachtiar di Pontianak, Senin.

Menurut dia, peluang pasar bagi produk masyarakat desa sebenarnya cukup besar. Namun, potensi tersebut harus didukung ketersediaan bahan baku, sumber daya manusia, kapasitas produksi, serta rantai pasok yang mampu menjamin kesinambungan.

"Pertamina menyampaikan kebutuhan di skala Indonesia, misalnya barang-barang kerajinan, baik ukiran, seni, tas, kain, bahkan mungkin seperti antik. Itu yang akan mendapat tempat atau pasar di luar, di Jawa misalnya. Cuma syaratnya rantai pasok harus jelas," tuturnya.

Hendra mengatakan DPMD Kalbar akan mencocokkan potensi masing-masing desa dengan calon mitra usaha yang telah teridentifikasi. Kerja sama dapat dibangun antar-BUMDes, melalui badan kerja sama antardesa, maupun dengan perusahaan sebagai pihak ketiga.

Di kawasan perbatasan lini satu Kalimantan Barat terdapat 166 desa. Dari jumlah tersebut, sekitar 40 desa masih berstatus berkembang dan menjadi sasaran penguatan, sementara 39 desa berada di kawasan hutan dengan keterbatasan dalam pengembangan jenis usaha tertentu.

"Kalau kawasan hutan, bisnisnya jadi terbatas, tidak bisa seperti yang bukan di kawasan hutan. Jadi bisa diarahkan ke madu, hasil hutan bukan kayu, dan segala macam," katanya.

Menurut Hendra, karakteristik wilayah menjadi pertimbangan penting agar pengembangan ekonomi desa tetap sesuai ketentuan. Produk yang dikembangkan tidak hanya harus memiliki pasar, tetapi juga memenuhi aspek legalitas, mutu dan keberlanjutan.

DPMD Kalbar akan membantu pelaku usaha desa membuka akses terhadap berbagai persyaratan, termasuk keamanan pangan, sertifikasi halal, legalitas usaha, kemasan, dan standar kualitas yang dibutuhkan pasar.

"Semoga ke depan melalui kerja sama antardesa di perbatasan ini kita bisa meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tentu dalam koridor yang legal. Izinnya kita bantu urus atau kita beri jalan supaya mereka mengurusnya jelas," katanya.

Selain dunia usaha, perguruan tinggi dinilai dapat berperan memperkuat kapasitas produksi desa melalui penerapan hasil riset. Teknologi permesinan sederhana, misalnya, dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi, sedangkan bidang akuntansi dapat mendampingi BUMDes dalam pengelolaan keuangan.

Hendra mencontohkan BUMDes Entikong yang telah mengumpulkan dan memasarkan produk pertanian masyarakat hingga menjangkau konsumen dari negara tetangga. Bahkan, produk masyarakat setempat pernah mendapat pesanan untuk kebutuhan kegiatan di Malaysia.

Menurut dia, pengalaman tersebut menunjukkan kedekatan desa perbatasan dengan negara tetangga dapat menjadi peluang ekonomi apabila produk mampu dipasok secara konsisten dan memenuhi kebutuhan pasar.

Peluang serupa juga dapat dibangun melalui kerja sama desa di luar kawasan perbatasan. Ia mencontohkan pengrajin rotan di Kabupaten Sambas yang memproduksi kursi dan meja dan telah mendapat respons positif saat dipasarkan melalui berbagai pameran.

"Semoga saja, asal bersungguh-sungguh, ada jalan," kata dia.

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor : Andilala

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.