Solok (ANTARA) - Pemerintah Kota Solok, Sumatera Barat memanfaatkan penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD) tahun anggaran 2026 sebesar Rp108,58 miliar untuk mempercepat pemulihan pascabencana melalui penguatan infrastruktur, layanan dasar, serta program prioritas sesuai ketentuan pemerintah pusat.

Kepala Satuan Tugas Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kota Solok Desmon di Solok, Selasa mengatakan anggaran tersebut untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sekaligus memperkuat ketahanan daerah, meningkatkan pelayanan publik, dan mendukung pemulihan sosial ekonomi masyarakat.

Selain itu, ia juga mengatakan pemanfaatan anggaran itu telah disesuaikan dengan ketentuan pemerintah pusat dan diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap percepatan pemulihan daerah.

Penyesuaian TKD Tahun Anggaran 2026 bukan sekadar tambahan anggaran, tetapi merupakan instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan Kota Solok terhadap bencana, mempercepat pemulihan infrastruktur dan pelayanan publik, sekaligus menggerakkan kembali aktivitas sosial ekonomi masyarakat.

Ia mengatakan pelaksanaan penyesuaian TKD mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3/1084/SJ dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Solok Nomor 8 dan Nomor 9 Tahun 2026.

Menurut dia, alokasi terbesar atau Rp86,31 miliar setara 79,49 persen digunakan untuk sektor infrastruktur yang meliputi pembangunan, perbaikan, dan revitalisasi jalan, drainase, jaringan irigasi, utilitas, gedung pelayanan publik, penahan tebing, fasilitas umum dan sosial, serta infrastruktur penanggulangan dan mitigasi bencana.

Selain itu, sebesar Rp18,30 miliar atau 16,86 persen dialokasikan untuk sarana dan prasarana penanggulangan bencana serta pemulihan sosial ekonomi, termasuk pengadaan kendaraan dan peralatan pemadam kebakaran, sarana persampahan, penerangan jalan umum, pemulihan sektor pertanian, dukungan kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), jaminan sosial, belanja tidak terduga, serta bantuan keuangan kepada daerah lain.

Sementara itu, anggaran sebesar Rp3,55 miliar dialokasikan untuk melengkapi sarana dan peralatan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serambi Madinah, sedangkan Rp420 juta digunakan untuk rehabilitasi gedung sekolah yang belum terakomodasi dalam Program Revitalisasi Sekolah Kementerian Pendidikan.

Berdasarkan tahapan penanggulangan bencana, penggunaan anggaran terdiri atas 11,43 persen untuk kegiatan prabencana, 2,65 persen untuk tanggap darurat melalui belanja tidak terduga, 84,08 persen untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta 1,84 persen untuk bantuan kemanusiaan antardaerah.

Ia menjelaskan sejumlah kegiatan prioritas meliputi perbaikan prasarana lingkungan kawasan permukiman terdampak bencana di enam kelurahan, penanganan kawasan permukiman nonbencana melalui perbaikan infrastruktur lingkungan, rehabilitasi dan rekonstruksi sejumlah ruas jalan, rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan dan rehabilitasi penahan tebing sungai, penataan jalan inspeksi Batang Lembang, hingga pemasangan pintu air klep otomatis.

Pemerintah Kota Solok, lanjut dia, menetapkan seluruh program berdasarkan hasil identifikasi dan pendataan pascabencana, Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P), aspirasi masyarakat, serta kajian teknis perangkat daerah yang diverifikasi melalui survei lapangan dan penyusunan skala prioritas.

Ia menegaskan pemerintah daerah berkomitmen menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam pelaksanaan program yang berada di bawah pengawasan tim monitoring dan evaluasi, aparat pengawasan intern pemerintah, serta pengawasan masyarakat.

"Pemerintah Kota Solok berkomitmen memastikan setiap rupiah yang diterima dikelola secara transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," katanya yang juga merupakan Sekda Kota Solok.