Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Kota Samarinda mengoptimalkan digitalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) guna mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mempercepat realisasi belanja non tunai untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

"Melalui PAD yang kuat akan memberi ruang lebih besar bagi pemda untuk membiayai pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur, serta memperkuat sektor pendidikan dan kesehatan," kata Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri di Samarinda, Jumat.

Namun, Saefuddin menegaskan peningkatan PAD tidak boleh semata-mata berorientasi pada penerimaan, melainkan wajib menghadirkan sistem yang mudah, transparan, akurat, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.

Apalagi saat ini Samarinda berada pada momentum strategis sebagai salah satu kota penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Samarinda tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga memiliki tata kelola pemerintahan yang modern, adaptif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik," kata Saefuddin saat Evaluasi Triwulan II Tahun 2026 terkait Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kantor Bank Indonesia (BI) Kaltim.

Kegiatan yang diprakarsai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda itu turut dihadiri Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda Iswandi, perwakilan Bankaltimtara, serta jajaran perangkat daerah dan camat se-Kota Samarinda.

Ia menilai ETPD tidak boleh dipandang sebatas penggunaan teknologi dalam transaksi keuangan daerah, melainkan harus menjadi bagian dari reformasi tata kelola untuk memperkuat transparansi, efisiensi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat.

"Evaluasi Triwulan II Tahun 2026 ini tidak boleh berhenti sebagai kegiatan administratif semata. Forum ini harus menjadi ruang untuk mengukur capaian, mengidentifikasi kendala, memperbaiki kelemahan, dan memastikan seluruh rencana aksi dilaksanakan secara konkret,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Saefuddin menekankan empat agenda utama yang harus menjadi perhatian bersama.

Pertama, memperkuat sinergi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebagai motor penggerak implementasi ETPD melalui pembagian tugas yang jelas, target terukur, serta pemantauan konsisten

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah, perusahaan daerah, dan pemangku kepentingan membangun komunikasi terbuka demi mengikis sekat sektoral birokrasi.

Menurutnya, keberhasilan ETPD adalah keberhasilan kolektif, sehingga setiap keterlambatan wajib dievaluasi bersama.

Kedua, menjadikan PDRD sebagai kekuatan pendanaan pembangunan guna memperkuat kemandirian fiskal tanpa mengabaikan kemudahan pelayanan bagi wajib pajak.

Ketiga, menghadirkan digitalisasi pelayanan yang mudah dan terpercaya dengan menghilangkan kerumitan prosedur.

Pembayaran pajak dan retribusi harus semakin mudah, cepat, aman, dan dapat dilakukan dari mana saja, yang dibarengi peningkatan kapasitas aparatur serta integrasi data.

Keempat, mempercepat realisasi belanja daerah secara nontunai agar program berjalan sesuai jadwal dan anggaran digunakan secara efektif.

Transaksi nontunai ini juga mampu mengurangi risiko penyimpangan dan memperbaiki pengendalian internal.

Saefuddin menegaskan digitalisasi pada akhirnya merupakan perubahan budaya kerja pemerintahan agar lebih cepat, terbuka, terintegrasi, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

"Kota Samarinda haris mampu menjadi daerah yang unggul dalam tata kelola keuangan digital. Bukan hanya menjadi kota penyangga, tetapi mampu tampil sebagai pusat pertumbuhan dan pelayanan publik yang membanggakan di Kaltim,” kata Saefuddin.

Pewarta: Arumanto
Editor : Rahmad

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.