gop-crypto.vip

Pemkot Payakumbuh perkuat kesiapsiagaan hadapi bencana

Payakumbuh (ANTARA) - Pemerintah Kota Payakumbuh terus memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui peningkatan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai garda terdepan penanganan keadaan darurat di Hotel Mangkuto, Senin (13/7).

Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta di Payakumbuh, Senin, mengatakan Kota Payakumbuh memiliki potensi berbagai ancaman bencana, seperti banjir, tanah longsor, angin kencang, gempa bumi, serta kebakaran hutan dan lahan.

"Kondisi tersebut menuntut kesiapsiagaan seluruh unsur penanggulangan bencana agar mampu memberikan pelayanan yang cepat, tepat, profesional, dan terkoordinasi kepada masyarakat," kata Zulmaeta.

Ia mengatakan pengembangan kapasitas sumber daya manusia harus menjadi perhatian utama dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang efektif.

"Personel TRC dituntut memiliki kemampuan teknis, kecepatan mengambil keputusan, serta kecakapan berkoordinasi agar setiap kondisi darurat dapat ditangani secara optimal," ujarnya.

Ia menjelaskan TRC merupakan garda terdepan BPBD yang bertugas melakukan kaji cepat, penyelamatan, evakuasi, koordinasi penanganan di lokasi bencana, serta menyampaikan rekomendasi awal sebagai dasar penetapan langkah tanggap darurat.

Menurutnya, keterlibatan para praktisi dan pemangku kepentingan akan memperkaya wawasan peserta sekaligus meningkatkan kemampuan praktik dalam menghadapi berbagai skenario bencana.

Karena itu, ia meminta seluruh peserta mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, dan memanfaatkan pelatihan sebagai sarana meningkatkan kompetensi yang dapat diterapkan saat bertugas di lapangan.

"Saya berharap seluruh peserta mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh, aktif berdiskusi, serta mampu mengimplementasikan seluruh materi ketika menghadapi kondisi sebenarnya," ujarnya.

Zulmaeta menegaskan keberhasilan penanggulangan bencana tidak dapat diwujudkan oleh satu instansi saja, melainkan memerlukan kolaborasi pemerintah, TNI, Polri, dunia usaha, relawan, organisasi kemasyarakatan, dan seluruh elemen masyarakat.