Pemkot Batam gandeng Apindo prioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal

Jumat, 11 September 2026 14:39 WIB

Wamendagri Bima Arya Sugiarto (tengah) menghadiri penandatanganan kerjasama antara Pemkot Batam bersama Apindo Batam di Batam, Kepri, Jumat (11/9/2026). (ANTARA/Angiela)

Batam (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Kepulauan Riau (Kepri), menggandeng Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) agar perusahaan memprioritaskan penyerapan tenaga kerja lokal melalui komitmen bersama yang melibatkan 30 perusahaan di kota itu.

Kepala Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Batam Yudi Suprapto mengatakan kerja sama tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk menekan angka pengangguran di Batam yang masih berada pada level 7,57 persen di 2025.

“Sebagai langkah awal, Pemerintah Kota Batam mencoba membuat inovasi melalui kerja sama dengan Apindo. Hari ini kita melakukan penandatanganan kerja sama yang pada awalnya melibatkan 30 perusahaan yang berkomitmen untuk menempatkan dan memprioritaskan tenaga kerja lokal,” kata Yudi di Batam, Jumat.

Tenaga kerja lokal yang dimaksud mencakup warga yang lahir dan bersekolah di Batam serta masyarakat yang telah berdomisili di Batam minimal satu tahun.

Yudi mengatakan pemerintah menyiapkan sistem informasi ketenagakerjaan bernama Simnaker untuk memantau pelaksanaan komitmen perusahaan tersebut. Aplikasi itu akan digunakan untuk mengukur persentase penyerapan tenaga kerja lokal di masing-masing perusahaan.

“Kita punya operator yang akan mengecek. Mungkin setiap bulan kita evaluasi, kemudian pada akhir tahun kita lihat perusahaan mana dari yang sudah berkomitmen ini yang paling tinggi menempatkan tenaga kerja lokal sesuai kategori yang sudah kita tetapkan,” ujar dia.

Perusahaan yang dinilai berhasil memenuhi komitmen tersebut akan mendapatkan apresiasi atau penghargaan dari Pemkot Batam.

Maka dari itu, Disnaker Batam menjalankan berbagai program pelatihan dan sertifikasi dengan memanfaatkan dana Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA).

“Tahun ini kita ada 82 pelatihan dan sertifikasi serta 52 bimbingan teknis dan sertifikasi. Ini masih berjalan dan beberapa pelatihan akan berlangsung sampai akhir tahun,” katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan tingginya tingkat migrasi ke Batam menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan mengatasi dampak sosial ekonomi.

“Bahwa tingkat migrasi di Kota Batam ini tertinggi di Indonesia. Itu tantangan. Harus ada langkah-langkah yang sinergis dan kolaboratif dari pemerintah kota untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan juga mengatasi dampak-dampak sosial ekonomi,” kata Bima.

Ia mengapresiasi langkah Pemkot Batam menggandeng dunia usaha dan mendorong agar kerja sama tersebut dikembangkan menjadi ekosistem ketenagakerjaan yang berkelanjutan.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.