Pemkab Lombok Timur siapkan upaya mitigasi dampak El Nino

Perubahan iklim dan fenomena El Nino telah memberikan tekanan besar terhadap perekonomian daerah, khususnya sektor pertanian.

Lombok Timur (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar diskusi bersama Lombok Research Center (LRC) dalam rangka memperkuat dan menyiapkan strategi mitigasi dampak El Nino yang mengganggu sektor pertanian saat musim kemarau 2026.

Wakil Bupati (Wabup) Lombok Timur Muhammad Edwin Hadiwijaya di Lombok Timur, Jumat, mengatakan pemerintah telah mengambil langkah strategis menghadapi tekanan perubahan iklim yang semakin nyata terhadap sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat.

Ia menjelaskan El Nino memperpanjang musim kemarau, menurunkan ketersediaan air irigasi, dan berpotensi memundurkan musim tanam hingga sekitar dua bulan.

Terhadap Kondisi ini, menurutnya menempatkan Lombok Timur terutama kawasan selatan seperti Sakra, Keruak, dan Jerowaru yang banyak berupa lahan tadah hujan pada posisi yang rentan terhadap kekeringan.

Ia mengatakan penurunan hasil panen, kenaikan harga pangan, dan hilangnya penghasilan petani, berpotensi memperbesar risiko kemiskinan ekstrem, ketegangan rumah tangga, serta meningkatkan kerentanan perempuan terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Untuk itu arah kebijakan Pemkab Lombok Timur periode 2027-2029 akan berfokus pada adaptasi terhadap kebijakan dan program pemerintah pusat serta penyelarasan program antara pemerintah kabupaten, provinsi NTB, dan pusat.

"Pemerintah daerah juga akan memperkuat infrastruktur pertanian dan ketahanan air, meningkatkan kapasitas petani menuju pertanian modern, serta memperkuat kelembagaan petani, termasuk pembentukan kelembagaan buruh tani, tidak hanya terbatas pada Gapoktan," katanya .

Baca juga: BMKG mengimbau warga Bima-Dompu waspadai kekeringan ekstrem

Wabup mengakui anggaran sektor pertanian tidak melebihi lima persen dari total belanja daerah, maka pemerintah menggunakan strategi jemput bola untuk menarik dukungan anggaran dan program dari pemerintah pusat.

"Sebagai bentuk aksi konkret, pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah antisipatif, terutama melalui pembangunan infrastruktur air dan irigasi," katanya.