Kabupaten Bogor (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor, Jawa Barat, memfokuskan kebijakan anggaran tahun 2027 untuk membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru sebagai upaya mengurangi ketimpangan wilayah, kemiskinan, dan pengangguran.

"Tema pembangunan Pemerintah Kabupaten Bogor pada Tahun 2027 difokuskan pada pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam rangka penurunan ketimpangan wilayah, kemiskinan, dan pengangguran," kata Bupati Bogor Rudy Susmanto, di Cibinong, Selasa.

Arah pembangunan tersebut menjadi tema utama dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 yang mulai dibahas bersama DPRD Kabupaten Bogor.

Ia menjelaskan, penyusunan KUA dan PPAS 2027 menjadi tahapan strategis karena memasuki tahun ketiga pelaksanaan program prioritas Bupati dan Wakil Bupati Bogor yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor 2025-2029.

Menurut Rudy, pemerintah menetapkan empat prioritas pembangunan, yakni penguatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, pengembangan ekonomi lokal yang terintegrasi, percepatan penyediaan sarana dan prasarana, serta penguatan layanan yang inklusif dan berkeadilan.

Pada sisi pendapatan, Pemkab Bogor akan mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penguatan sinergi, optimalisasi basis data potensi daerah, intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan, serta percepatan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Belanja daerah akan diarahkan untuk mendukung pencapaian target RPJMD, memperkuat pelayanan publik, memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta mempercepat penurunan angka kemiskinan dan prevalensi stunting.

Rudy mengatakan sejumlah proyek strategis akan menjadi prioritas belanja modal pada 2027, di antaranya pembangunan Flyover Bojonggede-Kemang, pelebaran Jalan Laladon, pembangunan Underpass Simpang PDAM Cibinong, pembangunan TPST Zonasi Jasinga, dukungan terhadap Proyek Strategis Nasional Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL), pembangunan Hotel Embarkasi Haji, serta penyediaan gerai pelayanan publik di Bogor Barat dan Bogor Timur sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Selain itu, pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk bantuan keuangan khusus desa, Alokasi Dana Desa (ADD), penyaluran Dana Desa, kompensasi bagi masyarakat di sekitar TPA Galuga dan TPA Nambo, serta penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak di 229 desa pada 39 kecamatan.

Pemkab Bogor juga menyiapkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai langkah antisipasi terhadap kondisi darurat, bencana, maupun pengendalian inflasi daerah.

Rudy mengakui penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2027 masih menghadapi kondisi defisit, karena kebutuhan pembangunan dan pelayanan masyarakat lebih besar dibandingkan proyeksi pendapatan daerah.

Meski demikian, ia optimistis pembahasan bersama DPRD akan menghasilkan kebijakan fiskal yang sehat dan mampu mendukung percepatan pembangunan daerah.

"Kami menaruh harapan besar agar dalam proses pembahasan Rancangan KUA dan PPAS ini kita dapat saling bersinergi untuk menyelaraskan, menajamkan prioritas, serta merasionalisasikan kembali postur anggaran sehingga melahirkan kebijakan fiskal yang sehat, realistis, dan berdaya guna bagi seluruh masyarakat," kata Rudy.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor : Syarif Abdullah

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.