Pemkab Barito Utara-Kejari perkuat sinergitas tata kelola keuangan daerah

Kamis, 16 Juli 2026 21:07 WIB

Bupati Barito Utara Shalahuddin didampingi Sekda Muhlis dan Kajari Barito Utara R Firmansyah foto bersama pada rapat sinergitas terkait pengelolaan keuangan daerah di Muara Teweh, Kamis (16/7/2026). ANTARA/HO-Dinas Kominfosandi Barito Utara

Muara Teweh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Barito Utara,Kalimantan Tengah, dan Kejaksaan Negeri setempat memperkuat tata kelola keuangan yang profesional, transparan, dan akuntabel sebagai fondasi keberhasilan pembangunan daerah.

"Setiap rupiah yang dikelola bersumber dari uang rakyat, sehingga harus dipertanggungjawabkan secara profesional, efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," kata Bupati Barito Utara Shalahuddin di Muara Teweh, Kamis.

Hal itu dikemukakan Shalahuddin pada rapat sinergitas antara Pemerintah Kabupaten Barito Utara dan Kejaksaan Negeri setempat terkait pengelolaan keuangan daerah.

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara R. Firmansyah beserta jajaran, Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y Tingan, Sekretaris Daerah Muhlis, kepala perangkat daerah, camat, pejabat administrator, serta insan media.

Bupati menegaskan pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek yang sangat menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Karena seluruh anggaran bersumber dari uang rakyat, setiap penggunaannya wajib dipertanggungjawabkan secara profesional, efektif, efisien, transparan, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Sinergi antara pemerintah daerah dan Kejari bukan dimaksudkan untuk menimbulkan rasa takut dalam pelaksanaan pembangunan, melainkan memberikan kepastian hukum bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya," kata Shalahuddin.

Menurutnya, pendekatan preventif melalui pendampingan hukum, konsultasi, koordinasi, dan pemberian pertimbangan hukum menjadi langkah strategis untuk mencegah kesalahan administrasi maupun potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

"Dengan adanya pendampingan dan koordinasi yang baik, perangkat daerah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih percaya diri, tetap berhati-hati, namun tidak ragu dalam mengambil keputusan sesuai kewenangannya," ujarnya.

Ia mengingatkan agar aparatur pemerintah tidak takut menjalankan program pembangunan selama seluruh proses dilakukan sesuai aturan yang berlaku.

"Keberanian dalam bekerja harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap hukum," ujar Shalahuddin.

"Selama lebih dari dua bulan bertugas di Barito Utara, kami telah melakukan pengamatan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah," kata dia.

Dari hasil pengamatan tersebut, menurutnya diperlukan langkah-langkah preventif agar pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai aturan dan terhindar dari potensi pelanggaran hukum.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.