Pemimpin Masa Depan Harus Mampu Baca Perubahan dan Pimpin Transformasi
Siti Nur Azzura
| 21 Juli 2026, 16:26 WIB

Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, dalam acara Advanced Leadership Programme (ALDP) 2026 bertajuk 'Strategic Leadership for Innovative Growth' di Bandung, Jawa Barat. (Puspen Kemendagri)
AKURAT.CO Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, menegaskan kemampuan membaca perubahan dan memimpin transformasi menjadi kunci lahirnya pemimpin yang mampu menjawab tantangan zaman.
Perubahan global yang berlangsung sangat cepat menuntut setiap pemimpin tidak hanya beradaptasi, tetapi juga mampu mengantisipasi sekaligus mengarahkan perubahan.
"Banyak pemimpin mencapai puncak karier bukan karena sekadar mengikuti perubahan, melainkan karena mampu memimpin perubahan. Kuncinya adalah mampu membaca tanda-tanda zaman dan melihat arah masa depan. Mereka yang mampu memimpin perubahan akan menjadi pemenang," ujar Bima saat menjadi pembicara dalam acara Advanced Leadership Programme (ALDP) 2026 bertajuk 'Strategic Leadership for Innovative Growth' di Bandung, Jawa Barat, Selasa (21/7/2026).
Baca Juga: Kemenperin Genjot Transformasi Digital Industri Farmasi Lewat Teknologi AI
Dia menjelaskan, percepatan perubahan global ditandai dengan bergesernya konstelasi geopolitik dunia, munculnya kekuatan-kekuatan baru, serta pesatnya perkembangan teknologi, khususnya Akal Imitasi (AI).
Kondisi tersebut menuntut lahirnya pemimpin yang adaptif, berpandangan jauh ke depan, dan mampu mengambil keputusan secara tepat di tengah dinamika yang terus berubah.
Tantangan tersebut juga dihadapi Indonesia, terutama dalam memanfaatkan bonus demografi yang diperkirakan berakhir sekitar 2040.
Karena itu, pemerintah pusat dan daerah sedang memaksimalkan momentum tersebut melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan sumber daya manusia agar Indonesia mampu keluar dari risiko negara berpendapatan menengah serta mewujudkan visi menjadi negara maju.
Menurutnya, perubahan yang semakin cepat harus direspons melalui budaya inovasi di lingkungan birokrasi. Inovasi tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif ataupun mengejar penghargaan, melainkan harus menjawab kebutuhan masyarakat.
Baca Juga: BTN Raih Dua Penghargaan ASEAN Risk Awards 2026 Berkat Kesuksesan Transformasi Manajemen Risiko Berstandar Internasional
"Innovation should be based on the needs of the people. Inovasi tidak boleh lahir hanya dari ide pemerintah, tetapi harus berangkat dari kebutuhan masyarakat. Karena itu, pemimpin harus sering turun ke lapangan, mendengar aspirasi warga, sehingga solusi yang dihasilkan benar-benar menjawab persoalan publik," tegasnya.
Dia menjelaskan, inovasi yang berangkat dari kebutuhan masyarakat akan meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
Untuk itu, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut membangun budaya belajar, meningkatkan kemampuan berkolaborasi, serta mampu menerjemahkan gagasan menjadi kebijakan dan program yang dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.