Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menargetkan Program Budi Daya Ikan Darat Tematik diperluas menjadi 4.000 lokasi di seluruh Indonesia pada 2026 untuk memenuhi kebutuhan ikan domestik dan mendukung Program Makan Bergizi Gratis.

"Pemerintah telah mengembangkan program ini di 100 lokasi yang tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Pada 2026, target program ditetapkan mencapai 4.000 lokasi di seluruh Indonesia," kata Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Qodari mengatakan program tersebut dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan ikan dalam negeri sekaligus mendukung penyediaan bahan pangan bagi Program Makan Bergizi Gratis.

Jenis ikan yang menjadi fokus pengembangan antara lain lele dan nila karena dinilai lebih mudah dibudidayakan dengan masa pemeliharaan relatif singkat.

Pada pelaksanaan 2025, program tersebut dikelola melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Penerima manfaat mencakup pembudidaya, pengurus, dan anggota koperasi dengan melibatkan pekerja, pembenih, pemasok pakan, pengolah, serta pelaku pemasaran lokal.

Untuk pelaksanaan 2026, pemerintah desa ditetapkan sebagai penerima program dan dapat melibatkan masyarakat umum, kelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta KDKMP.

Hasil panen akan dipasarkan melalui koperasi atau lembaga pengelola kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), pasar tradisional, pelaku pengolahan, rumah makan, dan jaringan ritel.

"Program ini tidak hanya meningkatkan produksi ikan, tetapi juga membuka lapangan kerja, menambah pendapatan masyarakat, memperkuat ekonomi desa, menggerakkan usaha di tingkat lokal, serta meningkatkan asupan protein masyarakat," ujar Qodari.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah targetkan budi daya ikan di 4.000 lokasi pada 2026

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.