Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mengatakan, penetapan status bencana nasional diperlukan agar alokasi anggaran penanganan karhutla dapat dimaksimalkan.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan kebutuhan dasar warga terdampak terpenuhi, terutama masyarakat di wilayah pedalaman yang menghadapi keterbatasan akses bantuan.

“Agar anggaran bisa maksimal dialokasikan untuk mengatasi bencana ini, termasuk kepada warga yang terdampak, terutama keselamatan warga terjamin dalam mendapatkan masker, oksigen, perawatan kesehatan, vitamin, air bersih dan pangan bagi warga pedalaman. Sambil secara simultan mengatasi karhutla secara masif,” kata Daniel dalam keterangan resminya, Rabu (14/10/2026).

Ia menilai penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api.

Pemerintah juga perlu memperkuat perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap, termasuk memastikan akses terhadap layanan kesehatan dan kebutuhan pokok selama bencana berlangsung.

Daniel turut menyoroti keselamatan relawan yang terlibat dalam pemadaman karhutla.

Ia meminta pemerintah menjamin ketersediaan makanan, minuman, perlengkapan keselamatan, peralatan pemadam, hingga insentif bagi relawan yang mempertaruhkan nyawa untuk membantu menangani kebakaran.

“Termasuk perhatian kepada relawan warga biasa yang sudah meninggalkan keluarga dan mempertaruhkan nyawa mereka, pastikan makan dan minum mereka, seragam yang aman, masker, dan alat-alat perlengkapan pemadam, bahkan mereka layak dapat anggaran insentif,” ujarnya.

Daniel mengakui pemerintah pusat dan daerah telah melakukan berbagai upaya pemadaman, mulai dari operasi pengeboman air (water bombing), modifikasi cuaca, hingga pemadaman melalui jalur darat.

Namun, kondisi lahan gambut yang sangat kering serta kebakaran yang merambat hingga ke lapisan tanah membuat upaya pemadaman menghadapi tantangan berat.

Ia menilai lemahnya mitigasi dan antisipasi sebelum kebakaran terjadi turut memperberat penanganan karhutla tahun ini.

Karena itu, upaya pemadaman perlu disertai dukungan anggaran yang memadai dan langkah pencegahan yang lebih kuat.

“Pemerintah pusat dan daerah kita akui sudah melakukan upaya yang baik, tapi kali ini (tahun ini) sangat berat karena mitigasi antisipasi yang lemah sebelum kejadian, lahan gambut sudah sangat kering dan dalam sehingga sangat sulit dilakukan pemadaman,” tuturnya.

Daniel menegaskan DPR mendukung penambahan anggaran dan penetapan status bencana nasional untuk menangani karhutla.

Ia menyayangkan pemerintah belum menetapkan status tersebut, meskipun menurutnya potensi dampak kebakaran sangat besar.

“DPR tentu mendukung penuh upaya pemerintah untuk melakukan pemadaman dengan dukungan politik anggaran agar alokasi anggaran bisa ditambah karena kondisinya sudah sangat darurat, DPR terus dorong agar ditetapkan sebagai status bencana nasional dari awal kebakaran karena potensinya sangat besar, tapi sampai hari ini pemerintah belum berani menetapkan,” kata Daniel.

Baca Juga: DPR Minta Pemerintah Jamin Keamanan WNI dan Fasilitasi Jemaah Umrah Terdampak Serangan di Riyadh