Manokwari (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Papua Barat mencatat realisasi pembiayaan ultra mikro (UMi) di Regional Papua Barat yang mencakup Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya hingga Agustus 2026 mencapai Rp6,41 miliar untuk 904 debitur.

Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil DJPb Kemenkeu Papua Barat Guntur Supriyanto di Manokwari, Papua Barat, Sabtu, mengatakan fasilitas tersebut menyasar pelaku usaha berskala sangat kecil yang belum dapat mengakses pembiayaan perbankan.

“Pemerintah memfasilitasi pelaku usaha yang belum memenuhi syarat perbankan (bankable) memperoleh bantuan pembiayaan melalui UMi,” ujarnya.

Dia merinci penyaluran di wilayah Papua Barat meliputi Fakfak Rp2,04 miliar (322 debitur), Kaimana Rp0,25 miliar (20 debitur), Manokwari Rp0,23 miliar (19 debitur), dan Teluk Wondama Rp0,02 miliar (dua debitur).

Selanjutnya Papua Barat Daya tersebar di tiga daerah yaitu, Kabupaten Sorong Rp2,04 miliar (298 debitur), Kota Sorong Rp1,81 miliar (242 debitur) dan Kabupaten Sorong Selatan Rp0,02 miliar (satu debitur).

“UMi yang disalurkan kepada 363 debitur di Papua Barat tercatat sebanyak Rp2,54 miliar, sedangkan Papua Barat Daya mencapai Rp3,87 miliar dengan 541 debitur,” ucap Guntur.

Dia menyebutkan bahwa penyaluran UMi pada periode Januari-Agustus 2026 menggunakan akad konvensional, yakni perjanjian pembiayaan yang menetapkan kewajiban pengembalian pinjaman sesuai dengan ketentuan lembaga penyalur.

Akses pembiayaan UMi bertujuan untuk membantu pengembangan usaha agar setiap debitur meningkatkan kapasitas bisnis dan selanjutnya dapat memenuhi persyaratan dalam memperoleh pinjaman modal usaha dari lembaga perbankan.

“Berdasarkan sektor usaha, perdagangan besar dan eceran menjadi penerima pembiayaan UMi terbanyak di Regional Papua Barat hingga akhir Agustus 2026,” ucap Guntur.

Selain dukungan akses permodalan usaha mikro, kata dia, DJPb terus mendorong agar pelaku usaha kecil dan menengah dapat memanfaatkan fasilitas kredit usaha rakyat (KUR) dengan subsidi bunga dari pemerintah sebesar 6 persen.

Realisasi penyaluran KUR di Papua Barat hingga akhir Agustus 2026 tercatat sebanyak Rp124,26 miliar untuk 2.719 debitur, sedangkan wilayah Papua Barat Daya mencapai Rp129,87 miliar dengan 2.680 debitur.

Pewarta: Fransiskus Salu Weking
Editor : Evarianus Supar

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.