ILUSTRASI. Pelayanan nasabah Bank Jatim (KONTAN/Carolus Agus Waluyo)

Reporter: Aura Putri | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Bank Pembangunan Daerah (BPD) bisa bernapas lega setelah pemerintah memastikan tidak ada kebijakan untuk memindahkan payroll aparatur sipil negara (ASN) di daerah ke bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) menyambut positif keputusan pemerintah yang memastikan payroll ASN tetap dikelola oleh BPD. Perseroan menilai payroll ASN merupakan salah satu sumber likuiditas penting bagi BPD.

Direktur Keuangan, Treasury & Global Service Bank Jatim R.M. Wahyukusumo Wisnubroto mengatakan, rencana pemindahan payroll ASN ke bank-bank Himbara sebelumnya berpotensi berdampak terhadap sumber likuiditas BPD.

"Karena memang ini adalah sumber likuiditas dari BPD. Kalau semua terkonsentrasi dan sentralisasi ke Himbara, aspek desentralisasinya juga tidak tumbuh," ujar Wahyu dalam Public Expose Bank Jatim, Rabu (9/9/2026).

Baca Juga: Payroll ASN Tetap di BPD, Ini Kata Bank Jatim

Menurutnya, keberadaan payroll ASN di BPD juga mendukung fungsi intermediasi perbankan di daerah. BPD memiliki jaringan yang dinilai lebih mampu menjangkau masyarakat hingga daerah dan menyalurkan pembiayaan ke sektor-sektor ekonomi lokal.

Wahyu menyebut jumlah payroll ASN yang dikelola Bank Jatim mencapai 419.053. Meski payroll ASN masih menjadi bagian penting, Bank Jatim mulai memperluas sumber dana di luar segmen tersebut.

"Jumlah payroll yang dikelola Bank Jatim itu sebesar 419.053, atau mayoritas payroll ASN di Jawa Timur itu dikelola oleh Bank Jatim. Kita tidak hanya terkonsentrasi pada ASN, tetapi kita juga bercita-cita menjadi suatu bank yang bisa menjadi transactional banking bagi deposan-deposan," jelasnya.

Adapun Dana Pihak Ketiga (DPK) Bank Jatim secara bank only per Juli 2026 turun 10,65% yoy menjadi Rp 72,97 triliun, dari Rp 81,66 triliun pada Juli 2025. Penurunan DPK terutama berasal dari giro yang turun 14,94% menjadi Rp 17,54 triliun dan deposito berjangka yang merosot 16,04% menjadi Rp 26,38 triliun. Sementara itu, tabungan turun 1,94% menjadi Rp 29,05 triliun.

Di sisi lain, posisi loan to deposit ratio (LDR) Bank Jatim mencapai 90,92% per Juli 2026, meningkat dibandingkan 85,39% pada akhir 2025. Rasio CASA tercatat 63,85% dan itu NPL Gross sebesar 4,2% per Juli 2026

Dari sisi profitabilitas, laba bersih Bank Jatim per Juli 2026 mencapai Rp 802 miliar, tumbuh 1,76% yoy dari Rp 788 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, pendapatan bunga bersih (NII) tercatat Rp 3,39 triliun, turun tipis 0,82% yoy dari Rp 3,42 triliun.

Baca Juga: Dana Pemda di Bank BPD DIY Turun 22,6%, Efisiensi Anggaran Jadi Penyebab

Untuk memperkuat likuiditas, Wahyu menjelaskan Bank Jatim fokus meningkatkan penghimpunan dana murah masyarakat melalui layanan transaksional berbasis digital dan memperluas pengelolaan dana dari sektor korporasi. Perseroan juga terus mengembangkan G-Connect untuk mendorong transaksi digital dan menambah jumlah nasabah.

Sementara itu, PT Bank BPD DIY menyebut informasi mengenai beberapa instansi yang pindah ke Himbara sejauh ini belum mempengaruhi DPK dan cost of fund secara signifikan.

Direktur Pemasaran dan Usaha Syariah Bank BPD DIY R. Agus Trimurjanto mengatakan, perseroan tetap berupaya mempertahankan payroll ASN agar tidak berpindah ke Himbara.

"Terkait dengan informasi ada beberapa instansi yang pindah ke Himbara belum mempengaruhi DPK dan cost of fund secara signifikan. Namun kita terus berupaya untuk mempertahankan payroll ASN tidak berpindah ke Himbara," ujar Agus kepada Kontan, Rabu (9/9/2026).

Baca Juga: Asbanda Minta Pemerintah Perhatikan Likuiditas BPD

Agus mengatakan per Juli 2026, BPD DIY mengelola pembayaran gaji pegawai vertikal dan otonom sekitar 86.000 nasabah atau pegawai dengan nilai nominal Rp 431 miliar. Perseroan juga mengelola pembayaran pensiunan sekitar 47.000 pensiunan dengan nilai Rp 162 miliar, tumbuh 1,9% yoy.

Sementara itu, dari sisi kinerja, total aset BPD DIY per Juli 2026 mencapai Rp 21,11 triliun, tumbuh 4,92% yoy dari Rp 20,12 triliun pada Juli 2025. Penyaluran kredit dan pembiayaan syariah tercatat Rp 10,96 triliun, turun 5,22% yoy dari Rp 11,56 triliun.

Sementara itu, DPK BPD DIY mencapai Rp 13,74 triliun, turun tipis sekitar 0,61% yoy dari Rp 13,82 triliun pada Juli 2025. Giro tercatat Rp 1,92 triliun, tabungan Rp 8,29 triliun, dan deposito Rp 3,52 triliun per Juli 2026.

Dari sisi profitabilitas, laba bersih BPD DIY mencapai Rp 183,55 miliar per Juli 2026, tumbuh 1,33% yoy dari Rp 181,14 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pendapatan bunga bersih tercatat Rp 688,82 miliar, turun tipis sekitar 0,63% yoy dari Rp 693,20 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Baca Juga: Bisnis Payroll BPD DIY Kelola 79 Ribu Lebih Gaji ASN Daerah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News