Nabire (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah mengubah strategi dan paradigma penyiapan daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memindahkan pusat pembinaan dan pengembangan kemampuan siswa di dalam provinsi ketimbang mengirim mereka ke luar daerah.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Papua Tengah Nurhaida di Nabire, Senin, mengatakan perubahan kebijakan tersebut mulai diterapkan sejak 2025 sebagai bagian dari upaya membangun sistem pendidikan yang mampu menyiapkan anak-anak Papua Tengah untuk bersaing secara mandiri.

"Memindahkan pusat penyiapan daya saing dari luar daerah ke dalam daerah kita sendiri adalah satu-satunya jalan terhormat untuk memastikan anak-anak Papua Tengah menjadi tuan di tanahnya sendiri," katanya.

Sebelumnya, kata dia, penyiapan daya saing siswa dilakukan dengan mengirimkan peserta didik ke lembaga-lembaga mitra di Jawa dan Bali.

Namun kebijakan tersebut kemudian diubah dengan mengembangkan pembinaan secara langsung di Papua Tengah melalui kerja sama dengan lembaga-lembaga pendidikan lokal.

Menurut dia, salah satu langkah yang dilakukan adalah menggandeng lembaga kursus Bahasa Inggris yang dikelola oleh anak-anak asli Papua, lulusan perguruan tinggi dari dalam maupun luar negeri.

Program tersebut tidak lagi hanya diberikan secara terbatas menjelang pengiriman siswa ke luar daerah, tetapi dilakukan sejak dini untuk membangun kemampuan dan kepercayaan diri siswa.

Ia mengatakan strategi tersebut menjadi bagian dari perubahan paradigma pemerintah dalam menyiapkan daya saing anak Papua Tengah.

Pembinaan dilakukan melalui sejumlah program, termasuk kursus Bahasa Inggris bagi ribuan siswa, revitalisasi SMA Meepago sebagai sekolah penyiapan calon penerima beasiswa, serta pengelolaan Kolege Pendidikan Guru (KPG) untuk menjawab kebutuhan tenaga pendidik.

"Tujuan strategis kita adalah mencetak anak Papua Tengah yang mahir berbahasa Inggris sejak dini, sehingga mereka memiliki rasa percaya diri dan daya saing tinggi untuk merebut peluang beasiswa secara mandiri," ujarnya.

Sebelumnya, Akademisi dari Universitas Papua (Unipa) Agus Sumule menilai berbagai program pendidikan yang dijalankan Pemprov Papua Tengah mulai menunjukkan hasil positif dengan menurunnya jumlah Anak Tidak Sekolah (ATS) di wilayah tersebut.

Jumlah anak usia sekolah yang tidak bersekolah di Papua Tengah turun signifikan dari turun dari 205.000 anak pada 2024 menjadi 131.000 anak pada 2026.

Ia menilai penurunan jumlah ATS menjadi sinyal membaiknya akses pendidikan di Papua Tengah, meskipun tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh satu program tertentu.

Menurutnya, Papua Tengah masih menghadapi tantangan besar pada sektor pendidikan yang menjadi salah satu komponen utama penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Menurut dia, IPM Papua Tengah pada 2024 berada di angka 60,25 dan naik menjadi 60,64 di tahun 2025 atau baru berpindah dari kategori rendah ke kategori menengah sehingga masih membutuhkan berbagai upaya percepatan agar mampu melampaui rata-rata IPM di Indonesia 75,02.

Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor : Evarianus Supar

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.