Timika (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Papua Tengah mendorong upaya percepatan penurunan stunting di wilayah itu melalui tim pendamping keluarga (TPK).

Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Papua Tengah Victor Fun di Timika, Selasa mengatakan stunting bukan hanya persoalan tinggi badan anak tetapi berkaitan dengan kualitas tumbuh kembang, kesehatan, kecerdasan dan masa depan anak.

"Karena itu, pencegahan stunting harus dimulai sejak sebelum kehamilan, selama masa kehamilan, setelah persalinan, hingga anak memasuki usia balita,"ujarnya.

TPK memiliki peran penting melakukan pendampingan langsung kepada keluarga berisiko stunting, terutama calon pengantin, ibu hamil, ibu pascapersalinan, serta keluarga yang memiliki bayi dan balita. TPK yang terdiri dari unsur bidan, kader KB, dan kader PKK harus mampu bekerja sebagai satu tim, bukan berjalan sendiri-sendiri.

"Bimtek ini dimanfaatkan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kualitas pendampingan di lapangan. Saya meminta peserta memahami dengan baik beberapa hal penting, bagaimana mengenali keluarga berisiko stunting, memberikan komunikasi, informasi dan edukasi yang tepat, memperkuat koordinasi antarunsur TPK,serta menggunakan aplikasi pendukung seperti Elsimil dan SIGA secara benar,"ujarnya.

Ia mengatakan data stunting yang dikumpulkan harus akurat dan harus menggambarkan kondisi keluarga yang sebenarnya agar pemerintah dapat menentukan intervensi yang tepat.

Pendampingan tidak berhenti pada penyampaian informasi, pastikan keluarga yang membutuhkan pelayanan kesehatan, perbaikan gizi, sanitasi, maupun perlindungan sosial dapat terhubung dengan layanan yang tersedia. Wilayah Papua Tengah memiliki kondisi geografis dan sosial yang berbeda-beda. Karena itu, pendekatan kepada masyarakat juga harus disesuaikan dengan kondisi setempat.

"TPK harus hadir bukan untuk menghakimi keluarga, tetapi untuk mendampingi, memberi pemahaman, dan membantu mencari solusi," ujarnya

Ia menegaskan bahwa pencegahan stunting membutuhkan kerja bersama. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri.Keberhasilan sangat bergantung pada keterlibatan keluarga, masyarakat, tenaga kesehatan, kader, pemerintah kampung, serta seluruh perangkat daerah terkait.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Papua Tengah Agustinus Bagau mengatakan kegiatan bimtek TPK ini dilaksanakan agar delapan kabupaten yang ada di Papua Tengah memiliki data penanganan stunting.

"TPK ini dibentuk sebagai ujung tombak di setiap kampung untuk mereka bisa melakukan deteksi dini terhadap keluarga yang beresiko stunting," ujarnya.

Ia mengatakan saat ini di wilayah Papua Tengah dari delapan kabupaten namun hanya dua kabupaten yang Tim TPK-nya di beberapa kampung telah berjalan maksimal yakni Kabupaten Mimika dan Kabupaten Nabire. Sementara Enam kabupaten lainnya meliputi Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya , Kabupaten Intan Jaya dan Kabupaten Paniai belum berjalan maksimal.

" Ini bimtek tahap kedua, tahap pertama kita sudah lakukan pelatihan TPK Kabupaten Paniai, Dogiyai,Deyai dan Nabire sekitar 60 orang kita sudah latih. Hari ini bimtek untuk Tim TPK di Timika ini membawahi Kabupaten Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya dan Mimika," ujarnya

Melalui Bimtek TPK setiap kabupaten/kota memiliki data keluarga beresiko maupun keluarga stunting sehingga dapat melakukan deteksi dini keluarga beresiko stunting di kabupaten/kota masing-masing.

Pewarta: Marselinus Nara
Editor : Evarianus Supar

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.