Senin, 28 September 2026, 12:00 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengevaluasi kebijakan pembatasan kendaraan ganjil-genap dan pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di Ibu Kota. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan evaluasi diperlukan agar kebijakan tersebut memberikan dampak nyata terhadap masyarakat dan mobilitas warga.

Pramono mengatakan evaluasi terkait kedua kebijakan tersebut akan dilaporkan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Budi Awaluddin dalam pertemuan pada Senin (28/9/2026).

“Kebetulan sore ini saya menerima Kadishub yang akan melaporkan beberapa hal, termasuk di dalamnya ganjil genap, kemudian Car Free Day,” kata Pramono saat meninjau Anak Kali Krukut di kawasan Kebon Melati, Jakarta Pusat, Senin (28/9/2026).

Pramono belum memerinci perubahan yang akan dilakukan terhadap kebijakan ganjil-genap maupun CFD. Dia mengatakan Pemprov DKI Jakarta tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan sebelum mengevaluasi dampaknya terhadap mobilitas masyarakat.

“Intinya begini, saya tidak mau kebijakan itu hanya bersifat seremonial dan tidak memberikan dampak yang signifikan bagi perubahan atau bagi masyarakat,” tegas Pramono.

Salah satu hal yang masuk dalam evaluasi ialah usulan penambahan frekuensi CFD yang disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat. Pramono mengatakan usulan tersebut telah diterima dan akan dikaji lebih lanjut.

Pemprov DKI Jakarta akan mendalami usulan tersebut sebelum menentukan keputusan. Menurut Pramono, evaluasi diperlukan untuk memperhitungkan dampak pelaksanaan CFD terhadap mobilitas masyarakat, termasuk penutupan sejumlah ruas jalan.

“Karena ini saya tidak ingin terlalu buru-buru, maka saya minta sekarang ini didalami, dipelajari apa yang menjadi usulan untuk dua hari (CFD)," tutur Pramono.

Baca Juga: Soal Rencana CFD Dua Kali Seminggu, Ini Kata Pramono Anung

Baca Juga: Tarif Ragunan Naik Dua Kali Lipat Lebih Jadi Rp10 Ribu, Pramono: Segera Saya Putuskan

Pramono mengatakan kebijakan terkait CFD juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Penutupan jalan, menurut dia, dapat berkaitan dengan aktivitas transportasi dan kegiatan ekonomi yang berlangsung di kawasan terdampak.

“Tentunya kita tanyakan kepada warga. Jangan sampai keinginannya untuk membuat warga sehat ternyata malah membuat warga tidak sehat karena harus menanggung beban apa, jalan yang ditutup dan sebagainya, dan sebagainya," pungkasnya.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Syarief Muhammad Syafiq
Editor: Annisa Nurfitri