Jakarta (ANTARA) - Pakar hukum Universitas Padjadjaran Romli Atmasasmita menilai arahan Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri memperkuat dukungan politik bagi penegakan hukum kebakaran hutan dan lahan.

“Ini bukan sekadar retorika, melainkan sinyal kuat tentang arah kebijakan pemerintahan ke depan dalam hal perlindungan hutan dan ekosistem Indonesia,” kata Romli dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Romli mengatakan penegakan hukum membutuhkan kemauan politik yang kuat dari pemerintah agar aparat dapat menjalankan proses hukum secara optimal.

Menurut dia, tanpa kehendak politik yang jelas, penegakan hukum berpotensi tidak berjalan optimal. Dalam praktiknya, hubungan hukum dan politik saling memengaruhi dalam proses penegakan hukum.

Karena itu, Romli menilai arahan Presiden Prabowo kepada Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memberikan dukungan yang diperlukan agar proses hukum terkait karhutla dapat berjalan tanpa hambatan.

Ia juga menilai arahan tersebut mencerminkan kepercayaan Presiden terhadap kinerja Polri dalam mengidentifikasi dugaan keterlibatan korporasi dalam kasus karhutla.

Sebelumnya, Presiden Prabowo meminta Kapolri mengerahkan seluruh jajaran untuk mendalami dugaan unsur pidana dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, termasuk yang melibatkan korporasi di Sumatra dan Kalimantan.

“Kapolri saya minta all out. Saya minta kerahkan instansi yang di bawah kalian. Selidiki sedalam-dalamnya dan kita tindak. Kita tidak bisa lagi toleransi soal ini,” ujar Prabowo dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/9).

Dalam rapat tersebut, Presiden menyampaikan bahwa laporan Kapolri mencatat 95 korporasi yang terindikasi melanggar dan ikut bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan.

Presiden juga menegaskan pencabutan izin usaha tidak semata menjadi langkah akhir. Jika hasil verifikasi menunjukkan adanya pelanggaran, unsur pidana tetap diminta untuk diselidiki.

Romli mengatakan dukungan politik tersebut penting agar penegakan hukum tidak berhenti pada sanksi administratif, tetapi juga dapat menelusuri dugaan tindak pidana berdasarkan bukti yang diperoleh melalui proses penyidikan.

Ia menilai konsistensi penegakan hukum diperlukan untuk memperkuat perlindungan hutan dan ekosistem sekaligus memberikan kepastian terhadap penanganan perkara karhutla.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pakar nilai arahan Prabowo perkuat penegakan hukum karhutla

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Uploader : Moh Ponting

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.