Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera memperkuat pengawasan langsung di lapangan untuk memastikan pemulihan di Aceh berjalan terpadu, cepat, dan tepat sasaran. Hal ini dilakukan agar tambahan Transfer ke Daerah (TKD) serta program kementerian/lembaga (K/L) benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.

Perwakilan Tim Satgas PRR untuk Aceh dari Kementerian Dalam Negeri, Imran, mengatakan, akan memantau sekitar 100 titik rehabilitasi dan rekonstruksi di berbagai kabupaten/kota di Aceh. Seluruh balai dan unit pelaksana teknis K/L juga didorong aktif mengawal pelaksanaan program, terutama pada kegiatan yang saling berkaitan antarsektor.

“Langkah ini penting untuk memastikan kegiatan rehab-rekon yang saling berkaitan ini sinkron. Semisal, jangan sampai lahan sawah sudah dipulihkan dan siap tanam bibit, tapi irigasinya belum selesai. Sementara untuk irigasi ini tanggung jawab K/L lain. Itu jangan sampai terjadi,” kata Imran dalam rapat koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Rabu (5/8/2026).

Pemerintah telah mengalokasikan tambahan TKD sekitar Rp1,6 triliun untuk mempercepat pemulihan di Aceh. Dukungan tersebut diarahkan untuk memulihkan infrastruktur, layanan dasar, permukiman, lahan produktif, serta kegiatan ekonomi masyarakat yang terdampak bencana.

Selain program pemerintah daerah, sembilan dari 23 K/L telah menyinkronkan paket kegiatannya dengan kebutuhan kabupaten/kota terdampak. ke-9 instansi itu ialah Kementerian Pekerjaan Umum; Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman; Kementerian Kesehatan; Kementerian Perhubungan; Kementerian Pertanian; Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Agama; serta Kementerian Usha Mikro Kecil dan Menengah.

Sinkronisasi tersebut menjadi langkah penting agar penanganan melalui APBN dan APBD saling melengkapi, bukan tumpang tindih. Dengan demikian, setiap pekerjaan dapat disusun secara berurutan, mulai dari pemulihan akses, pengendalian banjir, perbaikan irigasi, hingga pengaktifan kembali lahan pertanian dan aktivitas ekonomi warga.

Di sektor konektivitas, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh siap mengawal langsung progres rehab-rekon infrastruktur pada 18 kabupaten/kota terdampak. Penanganan mencakup 16 titik jembatan terputus, 362 titik longsor, dan 37 titik terdampak banjir.

Pelaksana Tugas Kepala BPJN Aceh, Zulkarnaini, mengatakan rekonstruksi jalan dan jembatan yang menopang mobilitas sosial serta ekonomi masyarakat menjadi prioritas. Salah satu titik yang mendapat perhatian berada di sekitar Jembatan Enang-Enang, Kampung Arul Cincin, Kecamatan Pintu Rime Gayo, Kabupaten Bener Meriah.

“Kami dari BPJN Aceh sendiri ada dua jembatan di dekat Jembatan Enang-Enang. Ini salah satu titik merah yang kami kawal, dan ini sudah kami siapkan dua jalan alternatif juga di sana,” ujar Zulkarnaini.

Ia menambahkan, BPJN Aceh telah menyelaraskan penanganan dengan Pemerintah Aceh untuk memastikan pembagian kewenangan dan pembiayaan berjalan jelas. 

"Agar tidak tumpang tindih ini kami sudah melaksanakan rapat bersama. Sudah kita lihat titik-titiknya yang mana ditangani dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan juga yang dilakukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA)," pungkas Zulkarnaini.