Jakarta, CNBC Indonesia - Kota New York di Amerika Serikat baru saja mengumumkan larangan penggunaan kecerdasan buatan atau AI generatif di sekolah negeri bagi seluruh siswa hingga kelas delapan. Kebijakan ini berlaku selama satu tahun penuh dan memengaruhi sekitar 600.000 anak didik. Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan yang telah digagas Indonesia lebih dulu, yaitu melindungi anak-anak agar tidak bergantung pada AI dan algortima dalam masa pertumbuhan mereka.

Wali Kota New York, Zohran Mamdani, menyampaikan bahwa larangan ini ditetapkan demi menjaga hubungan antarmanusia di dalam ruang kelas. Anak-anak seharusnya belajar memecahkan masalah, berinteraksi sosial, dan mengembangkan kemampuan berpikir melalui bimbingan guru dan diskusi bersama teman, bukan menyerahkan segalanya kepada robot percakapan.

"Ini adalah komitmen kita agar masa depan anak-anak tetap benar. Kita akan menyambut teknologi baru, namun hanya jika teknologi itu benar-benar melayani kepentingan murid, bukan sebaliknya," ujar Mamdani dalam konferensi pers.

Dunia perlahan mulai menyadari hal yang sama seperti yang telah dipahami Indonesia. AI dan algoritma tidak boleh menggantikan peran manusia dalam masa pertumbuhan anak-anak. Jika dibiarkan, anak-anak akan tumbuh dengan kebiasaan menyerahkan setiap pertanyaan kepada mesin sehingga kemampuan berpikir kritis dan kemandirian mereka perlahan-lahan menghilang.

Kebijakan yang diterapkan New York ini memiliki kemiripan mencolok dengan arah perlindungan anak yang telah digagas pemerintah Indonesia melalui PP Tunas, yang membatasi akses anak-anak terhadap teknologi agar tidak mengganggu masa pertumbuhan mereka.

Berikut perbandingan langkah yang diambil New York dan Indonesia:

• Larangan bagi anak di bawah umur - Siswa hingga kelas delapan atau setara sekitar usia 13 hingga 14 tahun dilarang menggunakan alat bantu AI generatif di sekolah.
• Batasan waktu layar - Siswa sekolah dasar dibatasi penggunaan layar maksimal 30 menit per hari, siswa sekolah menengah pertama maksimal 45 menit per hari.
• Pengecualian terbatas - Anak berkebutuhan khusus, peserta program bahasa, dan siswa jurusan komputer diperbolehkan menggunakan AI dengan pengawasan ketat.
• Guru tetap boleh menggunakan AI - Untuk menyusun rencana pengajaran dan urusan administrasi, selama memenuhi standar keamanan data.
• Siswa kelas sembilan ke atas - Diperbolehkan mengikuti program percontohan dengan pengawasan, serta diajarkan cara memahami dan mengevaluasi AI agar tidak mudah tertipu.

Selama satu tahun ke depan, pemerintah kota New York akan meneliti dampak AI terhadap perkembangan anak-anak sebelum memutuskan kebijakan jangka panjang.

Langkah New York ternyata bukan satu-satunya. Makin banyak negara yang mulai menyadari bahaya jika anak-anak terlalu dini bergantung pada kecerdasan buatan.
Norwegia menerapkan pembatasan serupa di sekolah-sekolah negeri. Italia mewajibkan izin orang tua sebelum anak di bawah 14 tahun diperbolehkan menggunakan layanan AI. Amerika Serikat secara nasional sedang membahas rancangan undang-undang yang mewajibkan verifikasi usia dan melarang perusahaan AI memberikan layanan kepada anak-anak di bawah umur.

Industri teknologi ternyata berusaha keras menghalangi peraturan tersebut. Hanya dalam paruh pertama tahun 2026 saja, perusahaan teknologi telah mengeluarkan biaya lobi sebesar US$ 41,8 juta atau sekitar Rp 656 miliar agar peraturan pembatasan AI tersebut tidak disahkan. Namun meskipun ditekan sekuat tenaga, gelombang perlindungan anak terus bergerak maju dari satu negara ke negara lain.

Bagi Indonesia, keputusan New York ini menjadi bukti nyata bahwa arah kebijakan perlindungan anak yang telah dirumuskan pemerintah melalui PP Tunas ternyata benar dan makin banyak negara yang mengikutinya. Dulu banyak yang menganggap aturan Indonesia terlalu tegas, namun kini kota terbesar di Amerika Serikat pun menetapkan batasan yang persis sama.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto juga sedang mempersiapkan regulasi sebagai prinsip dan panduan dalam penggunaan AI di Indonesia.

Dunia perlahan-lahan mulai berubah. Makin banyak pemimpin yang menyadari bahwa kemajuan teknologi tidak boleh dibayar dengan hilangnya kemampuan berpikir generasi penerus.

(dem/dem) [Gambas:Video CNBC]