Pangkalpinang (ANTARA) - Pemerintah Desa Badau, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) Tahun 2027 di Kantor Desa Badau, Jumat (4/9/2026) malam.

Kegiatan yang dimulai pukul 19.30 WIB tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Badau beserta perangkat dan staf desa, Ketua dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala UPT Puskesmas Badau, kepala sekolah TK, SD, dan SMP se-Desa Badau, LPM Desa Badau, RT/RW, Ketua dan anggota TP PKK, tokoh adat, tokoh masyarakat, Ketua Karang Taruna, serta Penggerak HAM Desa Badau.

Musrenbangdes dilaksanakan sebagai bagian dari tahapan perencanaan pembangunan desa untuk menyusun dan menetapkan berbagai usulan serta prioritas pembangunan yang akan menjadi bahan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Tahun Anggaran 2027.

Dalam musyawarah tersebut, berbagai usulan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dibahas dengan mempertimbangkan kebutuhan nyata masyarakat, skala prioritas, kemampuan anggaran desa, pemerataan pembangunan, serta manfaat program bagi masyarakat secara luas.

Penggerak HAM Desa Badau turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan memberikan perhatian terhadap aspek pemenuhan hak dasar masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Partisipasi ini menjadi bagian dari upaya mendorong agar pembangunan desa dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM), antara lain kesetaraan, nondiskriminasi, partisipasi masyarakat, keterbukaan, keadilan, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.

Sejumlah aspek yang menjadi perhatian dalam proses perencanaan antara lain pemenuhan hak dasar masyarakat melalui program pembangunan desa, pemerataan akses terhadap pelayanan publik, serta perlindungan dan pemenuhan hak kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang membutuhkan perhatian khusus.

Selain itu, partisipasi aktif masyarakat dalam menyampaikan usulan dan kebutuhan pembangunan juga menjadi bagian penting dalam musyawarah. Perencanaan pembangunan diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang selama ini belum memperoleh pelayanan maupun akses pembangunan secara optimal.

Pembangunan desa juga diharapkan tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi turut memperhatikan aspek sosial, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan, serta pemberdayaan masyarakat. Keterbukaan dan transparansi dalam proses perencanaan maupun penganggaran desa juga menjadi bagian penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan berkeadilan.

Melalui Musrenbangdes Tahun 2027, Pemerintah Desa Badau bersama seluruh unsur masyarakat diharapkan dapat menghasilkan prioritas pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mampu memberikan manfaat yang merata dan berkelanjutan bagi seluruh warga Desa Badau.

Keterlibatan Penggerak HAM Desa Badau dalam forum tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap terwujudnya pembangunan desa yang inklusif, partisipatif, nondiskriminatif, dan berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat.

Pewarta: Pers rilis
Editor : Aprionis

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.