Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat memaparkan agenda iklim Indonesia saat menghadiri Sidang Majelis Umum PBB ke-81 di New York, Amerika Serikat. Agenda tersebut mencakup upaya menekan emisi sektor kehutanan, limbah, industri, hingga energi, yang dikaitkan dengan pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Berbicara dalam forum Interactive Leaders Dialogue on Climate Action and the Just Transition pada Rabu (23/9), Jumhur mengatakan ruang untuk menahan kenaikan suhu global di bawah 1,5 derajat Celsius di atas tingkat praindustri semakin menyempit.

"Tantangan kita adalah menjembatani komitmen global agar menjadi hasil nyata, dengan berpedoman pada keadilan serta prinsip common but differentiated responsibilities and respective capabilities," kata Jumhur, dikutip dari keterangan tertulis Kementerian Lingkungan Hidup, Jumat (25/9).

Menurut Jumhur, agenda iklim Indonesia tidak hanya diarahkan untuk memenuhi target global, tetapi juga mendongkrak ketahanan ekonomi, menciptakan lapangan kerja hijau, dan melindungi masyarakat rentan. “Transisi harus adil, tertib, dipimpin oleh negara, dan berpusat pada rakyat,” ujarnya.

Jumhur kemudian memaparkan empat agenda iklim Indonesia. Pertama, FOLU Net Sink 2030 di sektor kehutanan. Indonesia akan memastikan serapan gas rumah kaca di sektor kehutanan dan penggunaan lahan melampaui emisi yang dilepaskan melalui perlindungan ekosistem daratan.

Kedua, pengurangan emisi metana dari sektor limbah. Upayanya dilakukan melalui percepatan pengelolaan sampah dan air limbah, penerapan ekonomi sirkular, serta penguatan kapasitas tata kelola di tingkat daerah.

Ketiga, dekarbonisasi industri. Pemerintah berencana menggabungkan transisi industri yang sudah ada dengan pembangunan industri rendah karbon baru serta penerapan Carbon Capture, Utilisation and Storage (CCUS).

Keempat, transisi energi berkelanjutan. Pemerintah mendorong pengembangan energi terbarukan, termasuk tenaga surya dan panas bumi, sekaligus memperkuat ketahanan energi melalui mandatori biodiesel B50. Pengembangan kendaraan listrik juga didorong untuk memperkuat industri dan nilai tambah di dalam negeri.

Di luar empat agenda tersebut, Jumhur menyampaikan upaya adaptasi terhadap perubahan iklim. Pemerintah antara lain mengembangkan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di pantai utara Jawa serta melindungi dan merestorasi hutan mangrove di kawasan pesisir.

Ingatkan Kebutuhan Dana Masif yang Terjangkau

Jumhur menekankan perlunya dukungan pembiayaan global yang adil untuk menjalankan aksi iklim dalam skala besar. Menurut dia, pendanaan iklim internasional harus terjangkau dan mudah diakses, serta mencakup seluruh siklus kebijakan, mulai dari pemetaan risiko, penyediaan teknologi, hingga peningkatan kapasitas pemerintah daerah.

Dia juga mendorong penguatan instrumen loss and damage untuk melindungi negara berkembang dari dampak cuaca ekstrem. Selain itu, dia mendesak kemajuan konkret dalam pemenuhan NCQG, target pembiayaan iklim sedikitnya US$300 miliar per tahun bagi negara berkembang hingga 2035.

"Indonesia siap memperdalam kemitraan yang mampu mengubah ambisi iklim menjadi pembangunan nyata, peluang ekonomi, dan ketahanan bagi semua," kata dia.